Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dua Pos Menteri Kosong, Reshuffle Dinilai Mendesak Dilakukan

Kompas.com - 22/12/2020, 12:05 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Saan Mustopa memprediksi perombakan kabinet atau reshuffle akan dilakukan dalam waktu dekat, setidaknya pada akhir tahun ini.

Saan berpendapat, mengulur waktu perombakan kabinet akan menjadi beban untuk pemerintah sendiri.

"Akhir tahun kemungkinan besar memang akan terjadi ya. Karena ada dua pos yang memang harus diganti, kalau tidak cepat diganti akan jadi beban untuk efektivitas kerja kabinet," kata Saan dalam tayangan "Aiman" di Kompas TV, Senin (21/12/2020) malam.

Baca juga: Nama Sandiaga Uno Mencuat di Tengah Isu Reshuffle, Apa Kata Gerindra?

Ia pun mendorong Presiden Joko Widodo agar melakukan perombakan kabinet secara total.

Menurut Saan, selain untuk mengisi kekosongan kursi Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Sosial, presiden juga harus mengganti menteri yang kinerjanya kurang baik atau berpotensi tersandung kasus hukum.

"Kalau akan dilakukan pergantian, kami melihatnya ke depan harus total," tuturnya.

Saan mengatakan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkomunikasi dengan Jokowi belakangan ini.

Namun, Saan mengaku tidak tahu apakah perbincangan di antara keduanya termasuk membahas soal perombakan jajaran menteri di kabinet.

Baca juga: Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Tak Ada Kader Kami yang Dipanggil Presiden

Di lain sisi, dia yakin presiden menyampaikan rencana soal perombakan kabinet kepada Partai Nasdem sebagai salah satu partai pengusung.

"Sebagai salah satu partai pendukung dan pengusung, maka ketika akan mengambil keputusan perombakan kabinet hal itu lumrah disampaikan walaupun secara politik selalu mendukung apapun yang dilakukan Pak Jokowi," ujarnya.

Sementara itu, politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menduga perombakan kabinet akan dilakukan pada Rabu Pon, 23 Desember 2020.

Baca juga: Menanti Kejutan Reshuffle Kabinet di Rabu Pon...

Halaman:


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com