Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Harap Vaksinasi Covid-19 Munculkan Kepercayaan pada Penanganan Pandemi

Kompas.com - 22/12/2020, 09:56 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa program vaksinasi gratis akan dimulai pada awal tahun 2021.

Ia berharap program ini dapat menimbulkan kepercayaan publik terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Adanya program vaksinasi ini kita harapkan kepercayaan publik tentang penanganan Covid-19 akan muncul dan menimbulkan rasa aman di masyarakat," kata Jokowi saat membuka acara Outlook Perekonomian Indonesia 2021 dipantau melalui YouTube Perekonomian RI, Selasa (22/12/2020).

Baca juga: KPK Pastikan Kawal Vaksinasi Covid-19 Agar Tak Dikorupsi

Jokowi mengatakan, kebijakan pemerintah yang baik di 2020 akan dilanjutkan pada tahun depan. Kebijakan tersebut termasuk yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

"Terutama di bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan juga pemberian bantuan perlindungan sosial untuk rakyat," ujarnya.

Menurut Jokowi, 2020 menjadi tahun yang tidak mudah dengan adanya pandemi Covid-19.

Hal ini salah satunya dibuktikan dengan kontraksi ekonomi di kuartal ke-2 tahun 2020 sebesar minus 5,32 persen.

Namun demikian, di triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mengalami perbaikan, meskipun masih di angka minus 3,49 persen.

Baca juga: Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Vaksinasi Covid-19 Gratis

Jokowi mengklaim, perbaikan ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi sudah menunjukkan hasil.

Ia pun berharap, dengan dilaksanakannya vaksinasi Covid-19 dan berbagai kebijakan yang mendukung penanganan pandemi, situasi perekonomian di Indonesia akan semakin membaik.

"Dengan tren perbaikan seperti ini, kita berharap situasi ekonomi kita, perekonomian kita kedepan akan lebih baik dan akan membaik," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Vaksin Covid-19 Gratis untuk Masyarakat

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com