Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Harap Vaksinasi Covid-19 Munculkan Kepercayaan pada Penanganan Pandemi

Kompas.com - 22/12/2020, 09:56 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan bahwa program vaksinasi gratis akan dimulai pada awal tahun 2021.

Ia berharap program ini dapat menimbulkan kepercayaan publik terhadap penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

"Adanya program vaksinasi ini kita harapkan kepercayaan publik tentang penanganan Covid-19 akan muncul dan menimbulkan rasa aman di masyarakat," kata Jokowi saat membuka acara Outlook Perekonomian Indonesia 2021 dipantau melalui YouTube Perekonomian RI, Selasa (22/12/2020).

Baca juga: KPK Pastikan Kawal Vaksinasi Covid-19 Agar Tak Dikorupsi

Jokowi mengatakan, kebijakan pemerintah yang baik di 2020 akan dilanjutkan pada tahun depan. Kebijakan tersebut termasuk yang berkaitan dengan penanganan Covid-19.

"Terutama di bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan juga pemberian bantuan perlindungan sosial untuk rakyat," ujarnya.

Menurut Jokowi, 2020 menjadi tahun yang tidak mudah dengan adanya pandemi Covid-19.

Hal ini salah satunya dibuktikan dengan kontraksi ekonomi di kuartal ke-2 tahun 2020 sebesar minus 5,32 persen.

Namun demikian, di triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil mengalami perbaikan, meskipun masih di angka minus 3,49 persen.

Baca juga: Pemerintah Segera Terbitkan Payung Hukum Vaksinasi Covid-19 Gratis

Jokowi mengklaim, perbaikan ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi sudah menunjukkan hasil.

Ia pun berharap, dengan dilaksanakannya vaksinasi Covid-19 dan berbagai kebijakan yang mendukung penanganan pandemi, situasi perekonomian di Indonesia akan semakin membaik.

"Dengan tren perbaikan seperti ini, kita berharap situasi ekonomi kita, perekonomian kita kedepan akan lebih baik dan akan membaik," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin Covid-19.

Baca juga: Jokowi: Vaksin Covid-19 Gratis untuk Masyarakat

Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima masukan dari masyarakat dan menghitung ulang keuangan negara.

"Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/12/2020).

"Sekali lagi gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," tuturnya.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Gratis, IDI Siap Bantu Sosialisasi

Atas keputusan ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya di seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.

Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.

"Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com