Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Reshuffle Jelang Rabu Pon, PPP Akui Ketumnya Intens Komunikasi dengan Jokowi

Kompas.com - 21/12/2020, 10:00 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam beberapa pekan terakhir, desas-desus akan adanya perombakan atau reshuffle kabinet Indonesia Maju semakin menguat.

Salah satunya karena kekosongan dua kursi menteri, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial telah berlangsung lebih dari dua pekan.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, Senin (21/12/2020), isu perombakan kabinet kian menguat karena pada pekan ini terdapat hari Rabu Pon (23/12/2020) yang merupakan weton atau hari lahir Presiden Joko Widodo (Kompas, 18/12/2020).

Baca juga: Menanti Kejutan Reshuffle Kabinet di Rabu Pon...

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas, selama enam tahun memerintah, sejak periode pertama 2014-2019 dan kini periode kedua 2019-2024, beberapa kali Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan penting pada hari lahirnya itu.

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, weton memang merupakan hari istimewa yang bisa menjadi dasar untuk menentukan hari baik, hari keberuntungan, bahkan hari sial seseorang.

Menyoal isu perombakan kabinet ini, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyampaikan, komunikasi Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa pun menjadi lebih intens dari sebelumnya.

Baca juga: Soal Reshuffle, Sekjen PDI-P Sebut Jokowi dan Megawati Komunikasi Intens

Arsul melanjutkan, pertemuan itu terutama setelah dua menteri terkena kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia bahkan menyebut komunikasi terakhir dengan Presiden terjadi awal pekan lalu.

"Yang jelas komunikasinya jalan. Hanya bedanya, kalau dulu dengan pertemuan ramai-ramai, sekarang karena Covid-19, maka lebih pada one by one (satu per satu),” tutur Arsul.

Sementara itu, menurut Pengajar politik di Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, perombakan kabinet adalah suatu keniscayaan.

Sebab, selain dua kursi menteri kosong, kinerja sejumlah menteri juga dinilai tak memuaskan.

Baca juga: Soal Reshuffle, Istana Minta Publik Sabar Tunggu Keputusan Jokowi

Ia pun menilai, akhir tahun ini bisa menjadi momentum yang baik jika Presiden ingin melakukan perombakan kabinet.

"Sebab, pergelaran Pilkada 2020 sudah usai dan Rabu Pon juga sudah di depan mata. Jadi, reshuffle tinggal menunggu waktu," kata Ujang.

Ujang pun berharap, menteri yang akan dipilih nanti memiliki integritas tinggi, ahli di bidangnya, serta diterima oleh elite dan publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com