Kompas.com - 19/12/2020, 23:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monarfa menyampaikan janji pertamanya kepada seluruh kader PPP di seluruh Indonesia.

Suharso berjanji akan mengembalikan kejayaan partai di Pemilu 2024, seperti masa jaya pada Pemilu 1999.

"Insya Allah, PPP akan lolos dari parlementary threshold 2024. Insya Allah partai yang kita cintai ini akan kembali ke masa jayanya, dan ini hanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Itu yang bisa saya janjikan," kata Suharso yang terpilih berdasarkan hasil Muktamar IX yang diselenggarakan di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/12/2020) malam.

Suharso menuturkan, PPP berjaya pada Pemilu 1999. Saat itu, PPP mendapat suara sebanyak 11.395.000.

Baca juga: Suharso Monoarfa Terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara Aklamasi

Pada Pemilu 2024, ia menargetkan suara PPP akan mencapai 11.395.001. Sebagai perbandingan, lanjut dia, suara tersebut akan lebih banyak dua kali lipat dari 2019.

"Pada tahun 2019 kita hanya mendapatkan 6,3 juta. Artinya kita akan mengejar dua kali lipat 2019. Target mengembalikan suara kita setidak-tidaknya satu suara di atas yang kita peroleh pada tahun 1999," tuturnya.

Lanjut dia, PPP akan terus melaksanakan kerja-kerja elektoral. Ia juga menyampaikan, besok dirinya bersama pimpinan DPR akan menggelar hasil survei nasional yang baru dilakukan beberapa waktu lalu.

Adapun survei nasional yang dilakukan Polmark Indonesia yang dipimpin Eep Saefulloh Fatah.

"Kita telah meneken kontrak kerja sama dengan Polmark Indonesia sampai dengan tahun 2024," imbuh dia.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh kader bahwa hasil tidak akan pernah berkhianat dengan ikhtiar.

Untuk itu, Suharso mengajak para kader agar betul-betul berikhtiar. Ia percaya apabila hal tersebut dilakukan, maka tujuan bersama akan tercapai.

"Mari kita kumpulkan semua kelebihan-kelebihan kita yang ada dalam diri masing-masing. Kebolehan-kebolehan kita, kearifan-kearifan kita, kita satu padukan menjadi sebuah kekuatan untuk memenangkan Pemilu 2024," tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2020 akhirnya memilih Suharso Monoarfa sebagai ketua umum periode 2020-2025 dan ketua tim Formatur.

Suharso ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih lantaran menjadi satu-satunya kader PPP yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum PPP.

Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar IX PPP sekaligus pimpinan sidang Amir Uskara membacakan terpilihnya Suharso.

"Saudara doktor H. Suharso Monoarfa, MA dipilih sebagai ketua umum DPP PPP masa bakti 2021-2026 melalui sidang paripurna muktamar IX PPP," tutur Amir.

Pada kesempatan tersebut juga diumumkan nama-nama formatur DPP PPP. Pengumuman disampaikan langsung oleh Suharso.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketum PPP, Suharso: Satukan Kebolehan Kita Jadi Kekuatan

Adapun nama-nama yang disebutkan di antaranya Mardiono yang akan mewakili para majelis. Mardiono juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan Penasihat Presiden RI.

Kemudian, nama kedua adalah Wakil Ketua MPR yang juga Sekjen PPP Arsul Sani. Lalu nama ketiga dan keempat adalah Ketua Steering Committee (SC) Muktamar IX Ermalena dan Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar IX PPP sekaligus pimpinan sidang Amir Uskara.

Sebelumnya, bursa calon ketua umum PPP mengerucut pada dua nama yaitu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin dan Suharso Monarfa. Namun, Taj Yasin tak mendaftarkan diri dalam Muktamar IX.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati Jadi Hakim Agung

Nasional
Saat KPK Masih Memanjangkan Sabar Meladeni Lukas Enembe...

Saat KPK Masih Memanjangkan Sabar Meladeni Lukas Enembe...

Nasional
Bareskrim Periksa Kesehatan Bharada E, Bripka Ricky, dan Kuat Jelang Pelimpahan Tahap II

Bareskrim Periksa Kesehatan Bharada E, Bripka Ricky, dan Kuat Jelang Pelimpahan Tahap II

Nasional
Ungkap Sikap DPR, Puan Maharani Harap Kenaikan Harga BBM Tak Buat Kualitas Kesejahteraan Rakyat Turun

Ungkap Sikap DPR, Puan Maharani Harap Kenaikan Harga BBM Tak Buat Kualitas Kesejahteraan Rakyat Turun

Nasional
PDI-P Sindir PSI yang Deklarasikan Ganjar Jadi Capres: Ngomonglah Sama Ketum, Begitu Loh Bos!

PDI-P Sindir PSI yang Deklarasikan Ganjar Jadi Capres: Ngomonglah Sama Ketum, Begitu Loh Bos!

Nasional
Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Penyelidikan TGIPF Bisa Dipakai Menjerat Pelaku Pidana Lain di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenko Polhukam

FGD Reformasi Hukum Peradilan, Sejumlah Aktivis dan Pakar Hukum Kumpul di Kemenko Polhukam

Nasional
Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Pengacara: Bharada E Siap jika Dihadapkan Langsung dengan Ferdy Sambo di Persidangan

Nasional
Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Anies Diusung Jadi Capres, Bagaimana Nasib Rencana Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS?

Nasional
DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

DPR Masuki Masa Reses Mulai 5-31 Oktober 2022, Puan: Sapalah Rakyat di Dapil

Nasional
TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

TGIPF Tragedi Kanjuruhan Telusuri Jaringan Bisnis hingga Pengiklan Laga Arema vs Persebaya

Nasional
Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Profil Chandra Tirta Wijaya yang Dicegah Imigrasi dan Pernah Diperiksa KPK di Kasus Korupsi Garuda

Nasional
Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.