Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Suharso Monoarfa, Ketua Umum PPP Terpilih 2020-2025

Kompas.com - 20/12/2020, 09:48 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Suharso Monoarfa terpilih secara aklamasi dalam Muktamar IX PPP 2020 yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (19/12/2020).

Terpilihnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas itu mengantarkannya untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan di partai berlambang Ka'bah tersebut.

Di mana sebelumnya ia hanya berstatus sebagai Plt Ketua Umum menggantikan M Romahurmuziy yang tersandung perkara hukum.

Setalah menjalani proses penetapan oleh pimpinan sidang muktamar, Suharso langsung menebar janji.

Salah satu janjinya adalah menargetkan bisa mengembalikan kejayaan partai sebagaimana hasil Pemilu 1999.

“Pada tahun 1999 kita mendapat suara 11.395.000. Jadi, kita paling tidak (memperoleh) 11.395.000 plus 1 suara,” ucap Suharso seperti dilansir dari Tribunnews.com, Sabtu (20/12/2020).

Baca juga: Suharso Monoarfa Terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara Aklamasi

Target ini juga yang dijadikannya sebagai patokan untuk meloloskan partainya dari parliamantary threshold atau ambang batas dalam kontestasi politik pada 2024.

Suharso sendiri merupakan satu di antara sederet nama politikus elite PPP.

Jejaknya sebagai politisi ulung diawali sebagai anggota DPR RI 2004-2009.

Setelah mengakhiri tugasnya di legislatif, Suharso kemudian merangsek ke tampuk kekuasaan pada 2009.

Ia dipinang Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Perumahan pada Kabinet Indonesia Bersatu II.

Akan tetapi, Suharso tak lama menduduki jabatan menteri. Pada 12 Oktober 2011, ia mengajukan surat penguduran diri kepada SBY.

Kemudian pada 17 Oktober 2011, Suharso resmi menanggalkan jabatannya di pemerintahan.

Saat itu, SBY memuji Suharso atas kinerjanya selama dua tahun mengemban jabatan tersebut.

Salah satu catatan positif yang dikeluarkan SBY adalah keberhasilan Suharso membangun rumah susun bagi 15.000 kepala keluarga di lingkungan TNI dan Polri.

Baca juga: Suharso Bidik 11 Juta Suara untuk PPP di Pemilu 2024

Sebagai politisi elite, langkahnya di ranah eksekutif tak sampai di situ.

Selang empat tahun kemudian, pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 31 Oktober 1954 ini kembali masuk ke kekuasaan.

Tepatnya ketika ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 19 Januari 2015.

Ia berhasil mempertahankan jabatan tersebut sebelum akhirnya dipilih Jokowi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Maju pada 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com