Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suharso Monoarfa Terpilih sebagai Ketua Umum PPP secara Aklamasi

Kompas.com - 19/12/2020, 21:22 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2020 memilih Suharso Monoarfa sebagai ketua umum periode 2020-2025 dan ketua tim Formatur.

Suharso ditetapkan sebagai Ketua Umum terpilih lantaran menjadi satu-satunya kader PPP yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum.

Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar IX PPP sekaligus pimpinan sidang Amir Uskara, sempat memberikan waktu 10 menit untuk menunggu kader lain untuk mendaftar diri sebagai calon ketua umum. Namun, tidak ada nama lain yang mendaftarkan diri.

Baca juga: Muktamar IX PPP, Suharso Monoarfa Berpotensi Terpilih Secara Aklamasi

Sejumlah kader pun berteriak aklamasi dalam rapat tersebut.

"Aklamasi, aklamasi," teriak para kader.

Amir pun meminta persetujuan seluruh peserta untuk menetapkan Suharso Monoarfa yang juga Plt Ketua Umum PPP sebagai ketua umum PPP periode 2020-2025.

"Jadi hanya ada satu calon. Karena hanya ada satu calon, maka kita langsung tetapkan sebagai ketua terpilih, setuju?," tanya Amir kepada seluruh peserta.

"Setuju," jawab seluruh peserta yang ikut secara virtual dari wilayah zonasi masing-masing.

Amir kemudian membacakan secara resmi terpilihnya Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP periode 2020-2025.

Baca juga: Muktamar IX PPP, 3 DPW Dukung Suharso Monoarfa Jadi Ketum secara Aklamasi

"Saudara doktor H. Suharso Monoarfa, MA dipilih sebagai ketua umum DPP PPP masa bakti 2021-2026 melalui sidang paripurna muktamar IX PPP," tutur Amir.

Adapun setelah memilih ketua umum, agenda Muktamar IX akan dilanjutkan dengan melakukan proses voting untuk menentukan anggota formatur penyusunan kepengurusan.

Dalam sidang tersebut, telah disepakati jumlah formatur sebanyak 13 orang.

Sebelumnya, bursa caketum PPP mengerucut pada dua nama yaitu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin dan Suharso Monoarfa. Namun, Taj Yasin tak mendaftarkan diri dalam Muktamar IX.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com