Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muktamar IX PPP, 3 DPW Dukung Suharso Monoarfa Jadi Ketum secara Aklamasi

Kompas.com - 19/12/2020, 17:50 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merekomendasikan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dipilih sebagai Ketua Umum PPP secara aklamasi dalam Muktamar IX di Makassar, Sulawesi Selatan.

Ketiga DPW tersebut adalah DPW PPP Nusa Tenggara Timur, DPW PPP Jawa Timur dan DPW Kalimantan Timur. Sikap ketiga DPW ini disampaikan dalam Muktamar IX, Sabtu (19/12/2020).

"Kami mengaklamasikan bapak Suharso Monoarfa menjadi Ketua Umum DPP PPP 2020-2025," kata Ketua DPW PPP NTT Djamaludin Lonek dalam keterangan tertulis, Sabtu.

Baca juga: Perebutan Kursi Ketua Umum PPP Malam Ini: Suharso Monoarfa Vs Putra Mbah Moen

Senada dengan Djamaludin, Wakil Ketua DPW PPP Jawa Timur Abdul Rasyid mengatakan, kepengurusan partai berlogo Kabah tersebut ke depannya harus mampu mengantisipasi tantangan. Salah satunya, potensi kenaikan ambang batas parlemen.

Oleh karenanya, menurut Abdul, sosok Suharso dibutuhkan untuk memimpin PPP.

"Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim mengusulkan dan memilih dan menetapkan Suharso Monoarfa secara alkamasi untuk menjadi Ketua Umum PPP," kata Abdul.

Lebih lanjut, Sekretaris DPW PPP Kalimantan Timur Gamalis menyatakan, pihaknya mendukung Suharso Monoarfa untuk menjadi Ketua Umum PPP periode 2020-2025.

"Bersepakat bulat untuk mendukung dan mengusung Bapak Dr Ir J Suharso Monoarfa untuk menjadi ketua umum DPP periode 2020-2025," kata Gamalis.

Baca juga: Muktamar IX PPP, Suharso Monoarfa Berpotensi Terpilih Secara Aklamasi

Untuk diketahui, Muktamar IX PPP digelar di 10 daerah yaitu Makassar, Padang, Semarang, Surabaya, Medan, Manado, Palembang, Balikpapan, Bogor, dan Tangerang.

Adapun agenda pemilihan ketua umum PPP berdasarkan jadwal Muktamar IX akan digelar dalam Sidang Paripurna VI mulai pukul 16.30-20.30 WITA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com