Kompas.com - 17/12/2020, 14:50 WIB
Warga menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 39 Banjarsari, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solo, Rabu (9/12/2020). Mengangkat tema TPS sadar protokol kesehatan, petugas TPS 39 terlihat mengenakan hasmat serta warga yang datang diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan mengenakan sarung tangan. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWarga menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 39 Banjarsari, dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solo, Rabu (9/12/2020). Mengangkat tema TPS sadar protokol kesehatan, petugas TPS 39 terlihat mengenakan hasmat serta warga yang datang diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan, dan mengenakan sarung tangan.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Keasistenan Analis Pencegahan Maladministrasi Ombudsman, Muhammad Pramulya Kurniawan memaparkan hasil monitoring Ombudsman terkait kelengkapan alat pelindung diri (APD) untuk protokol kesehatan pada penyelenggaraan pemilu Kabupaten/kota tahun 2020.

Pramulya mengatakan, hasil monitoring Ombudsman menunjukan kinerja penyelenggara pemilu dalam memastikan protokol kesehatan sangat baik.

“Bahwa monitoring ketersediaan APD pada 207 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang
dikunjungi, menunjukan hasil 99 persen APD telah tersedia,” kata Pramulya dalam konferensi pers, Kamis (17/12/2020).

"Dan mutu atau kualitas APD menunjukkan hasil 96 persen masih dalam kondisi baik,” ucap dia.

Baca juga: Pilkada 2020, Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 103 TPS

Kendati demikian, Pramulya mengatakan, Ombudsman memiliki temuan khusus pada 207 TPS yang dikunjungi terkait kepatuhan penerapan protokol kesehatan di TPS.

Hasilnya, sebagian besar TPS telah menerapkan protokol kesehatan, baik dari pembatasan jumlah pemilih, pengaturan waktu kehadiran, pengaturan jaga jarak, ketersediaan cuci tangan, ketersediaan bilik suara khusus, pengecekan suhu tubuh, hingga pemakaian APD petugas (masker, face shield, sarung tangan lateks).

"Namun hanya pengaturan jaga jarak dan pemakaian face Shield yang persentasenya kurang dari 90 persen," kata Pramulya.

Pramulya menuturkan, dengan hasil 99 persen untuk ketersediaan APD dan 96 persen APD masih dalam kondisi baik di TPS, maka dalam hal ini KPU telah menjalankan tindakan korektif dari Ombudsman RI.

"Yaitu memastikan dan mengupayakan pendistribusian kelengkapan APD hingga sektor TPS," tutur dia.

Baca juga: Perjuangan Petugas KPPS Datangi 43 Rumah Pasien Covid-19, Keliling Kampung Pakai APD Lengkap

Dalam kegiatan monitoring, hal yang ditinjau adalah ketersediaan dan mutu atau kualitas Alat Pelindung Diri (APD) serta Kepatuhan Protokol Kesehatan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengambilan data dilakukan pada minimal tiga TPS dan tanpa batas maksimal di 207 TPS yang menjalankan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Dari data tersebut, Ombudsman mengalkulasikan persentase jumlah ketersediaan dan mutu atau kualitas APD serta Kepatuhan Protokol Kesehatan pada TPS.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Adu Mulut dengan JPU, Rizieq: Saya Berhak Bela Diri karena Saya yang Akan Dipenjara

Nasional
Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Nasional
Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Nasional
Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Nasional
Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Nasional
Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

Nasional
Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Nasional
PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Nasional
Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Nasional
Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Nasional
Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Nasional
Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Nasional
Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X