Pilkada 2020, Bawaslu Rekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 103 TPS

Kompas.com - 16/12/2020, 16:08 WIB
Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comAnggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) merekomendasikan pemungutan suara ulang terkait Pilkada 2020 di lebih dari 100 tempat pemungutan suara ( TPS).

Data tersebut diungkapkan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin dalam konferensi persnya yang disiarkan secara daring, Rabu (16/12/2020).

"Pemungutan suara ulang direkomendasikan dilakukan di 103 TPS," kata Afif.

Penyebab direkomendasikannya pemungutan suara ulang antara lain karena karena surat suara tidak ditandatangani ketua atau anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Baca juga: Real Count KPU Pilkada Kabupaten Grobogan Data 100 Persen, Calon Tunggal Unggul 86,2 Persen

Surat suara ditandatangani bukan oleh ketua/anggota KPPS, penghitungan suara lebih awal, TPS tutup sebelum pukul 13.00 WIB.

Jumlah KPPS tidak sesuai ketentuan, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Kemudian, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, pembukaan kotak suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam perundang-undangan.

Berikutnya karena KPPS salah memberikan surat suara kepada pemilih, pemilih menggunakan sistem noken.

Lalu petugas KPPS memberi tanda khusus pada surat suara yang sudah digunakan pemilih, kesalahan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, jumlah KPPS tidak sesuai ketentuan dan adanya dugaan undangan memilih palsu.

Baca juga: Demo Tolak Pilkada Tasikmalaya Ricuh Lagi, Polisi dan Pedemo Luka-luka....

Kendati demikian, lanjut Afif partisipasi pemilih dalam pemungutan suara ulang justru menurun dibanding saat Pilkada 9 Desember.

"Misalnya di salah satu TPS di Sulawesi Utara yang partisipasi pada pemungutan suara serentak 9 Desember 2020 sebanyak 91,87 persen. Jumlah tersebut menurun pada PSU 12 Desember 2020 menjadi hanya 43,9 persen," ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi di salah satu TPS di Jawa Tengah. Kata Afif, di provinsi itu, partisipasi pada pemungutan suara serentak sebesar 77 persen dari total DPT. Namun angkanya menurun menjadi 72 persen pada pemungutan suara ulang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Nasional
Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Nasional
DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Nasional
Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Nasional
DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

Nasional
PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Nasional
Penghargaan Bung Hatta Anti-corruption untuk Nurdin Abdullah Akan Dievaluasi

Penghargaan Bung Hatta Anti-corruption untuk Nurdin Abdullah Akan Dievaluasi

Nasional
Wapres Sebut GeNose merupakan Inovasi Anak Bangsa yang Harus Didukung

Wapres Sebut GeNose merupakan Inovasi Anak Bangsa yang Harus Didukung

Nasional
KPU dan Kemenkes Tanda Tangani MoU soal Akses Data untuk Vaksinasi Covid-19

KPU dan Kemenkes Tanda Tangani MoU soal Akses Data untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Jokowi Cabut Aturan Investasi Miras, MUI: Presiden Respons Aspirasi Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X