Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Gratiskan Vaksin Covid-19, Ini Kata Jubir Vaksinasi

Kompas.com - 14/12/2020, 22:39 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmidzi mengungkapkan alasan mengapa pemerintah tidak mengratiskan sepenuhnya vaksin Covid-19.

Alasan pertama, kata Nadia, anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.

"Kalau melihat saja, pertumbuhan ekonomi kita ini sekarang bagaimana. Kira-kira penghasilan negara cukup tidak sih. Sementara anggaran kita untuk vaksin di 2021 saja sudah dianggarkan Rp 17 triliun. Belum kita bicara BPJS melayani orang sakit, anggarannya berapa,"  kata Nadia saat dihubungi Kompas.com, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Epidemiolog: Untuk Kondisi Pandemi di Indonesia, Vaksin Covid-19 Sebaiknya Digratiskan Dulu

Selain anggaran vaksinasi, ada biaya yang diperlukan seperti menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dana bantuan sosial. Hal itu, kata dia, guna membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi.

Oleh karena itu, ia berujar bahwa gotong royong dari semua pihak diperlukan. Dengan alasan itu, pemerintah membuat dua skema program vaksin yaitu vaksin subsidi dan berbayar.

"Tentu vaksin mandiri atau berbayar ini kita mendorongnya ke perusahaan-perusahaan. Tujuannya agar perusahaan bisa memvaksinasi karyawannya, sehingga perusahaan itu dapat kembali jalan, dan roda ekonomi berputar lagi," jelasnya.

Kedua, ia menilai bahwa seandainya vaksin digratiskan kepada seluruh masyarakat, akan menimbulkan masalah baru dan berdampak pada terbatasnya jumlah vaksin.

Hal ini karena ada beberapa kelompok masyarakat terbilang mampu malah mendapatkan vaksin gratis.

"Jadi ini alasannya mengapa kita mendorong dengan semangat gotong royong ini semua pihak berperan serta dalam upaya keluar dari pandemi Covid-19. Kurang pas rasanya jika si mampu ini mendapatkan subsidi. Padahal, seharusnya subsidi itu digunakan untuk masyarakat yang kurang mampu. Akhirnya nanti malah vaksinnya jadi terbatas," imbuh Nadia.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa pemerintah tetap akan meregulasi soal harga vaksin mandiri tersebut agar tidak terlalu mahal di masyarakat.

Nadia menambahkan, pemerintah juga terus memastikan efektivitas vaksin Covid-19 baik dalam program vaksin subsidi maupun vaksin mandiri.

Baca juga: Epidemiolog: Meski Gratis, Herd Immunity Tak Akan Tercapai jika Masyarakat Tak Mau Divaksin

"Banyak hal yang kita pertimbangkan. Bukan hanya karena ini pandemi maka semua harus digratiskan," ucapnya.

Meski begitu, Nadia juga mengaku tetap menerima usulan dari ahli epidemiologi terkait vaksin gratis ke seluruh masyarakat.

Ia mengaku mendengarkan semua pihak dalam usulan ke pemerintah terutama soal vaksinasi Covid-19. Akan tetapi, kata dia, ada baiknya jika semua pihak juga memahami berbagai pertimbangan pemerintah dalam pengadaan vaksin.

"Tidak apa menyuarakan, tapi tetap ada baiknya kita memahami kenapa sih ada vaksin mandiri dan vaksin subsidi. Tapi kita akan kaji terus berbagai pertimbangan itu," kata Nadia.

Rencana pemerintah yang membagi dua skema program vaksin ditanggapi berbagai pihak termasuk ahli epidemiologi.

Ahli Epidemiologi dari Griffith University, Australia, Dicky Budiman Covid-19 mengatakan, sebaiknya vaksin Covid-19 digratiskan terlebih dahulu untuk seluruh masyarakat.

Alasannya, kata dia, karena pandemi Covid-19 saat ini masih berstatus bencana non alam nasional.

Di sisi lain, perlu dilakukan juga pertimbangan strategi kekebalan komunitas (herd immunity) yang ingin dicapai pemerintah.

Baca juga: Pemerintah Diminta Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Seluruh Masyarakat

Desakan juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN Saleh Daulay.

Saleh meminta pemerintah memberikan vaksin Covid-19 secara gratis bagi seluruh masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksinasi.
Menurutnya, jika pemerintah menanggung vaksin Covid-19, maka target untuk mencapai efek herd immunity akan lebih terukur.

"Saya minta supaya (vaksin Covid-19) digratiskan," ujar Saleh saat dihubungi, Senin (14/12/2020).

Dengan melepaskan vaksin untuk dibeli secara mandiri, Saleh khawatir ada sebagian masyarakat yang terbebani sehingga memilih tidak melakukan vaksinasi.

Saleh berpendapat, hal tersebut hanya akan membuat program vaksin tidak berjalan efektif.

"Kalau kurang dari itu nanti kurang efektif, maka ini kami dorong agar mencapai target yang semestinya," katanya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Sudirman Said Siap Bersaing dengan Anies Rebutkan Kursi Jakarta 1

Nasional
Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Sudirman Said: Jakarta Masuk Masa Transisi, Tak Elok Pilih Gubernur yang Bersebrangan dengan Pemerintah Pusat

Nasional
Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Siap Maju Pilkada, Sudirman Said: Pemimpin Jakarta Sebaiknya Bukan yang Cari Tangga untuk Karier Politik

Nasional
Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Kenaikan UKT Dinilai Bisa Buat Visi Indonesia Emas 2045 Gagal Terwujud

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Komnas HAM Minta Polda Jabar Lindungi Hak Keluarga Vina Cirebon

Nasional
Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Komunikasi Intens dengan Nasdem, Sudirman Said Nyatakan Siap Jadi Cagub DKI

Nasional
Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Megawati Minta Api Abadi Mrapen Ditaruh di Sekolah Partai, Sekjen PDI-P Ungkap Alasannya

Nasional
Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Pembayaran Dana Kompensasi 2023 Tuntas, Pertamina Apresiasi Dukungan Pemerintah

Nasional
Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Hari Ke-12 Penerbangan Haji Indonesia, 72.481 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 8 Wafat

Nasional
Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Sahroni Ungkap Anak SYL Indira Chunda Tak Pernah Aktif di DPR

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Kemenag Imbau Jemaah Haji Indonesia Pakai Jasa Pendorong Kursi Roda Resmi di Masjidil Haram

Nasional
Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Mahasiswa Kritik Kenaikan UKT: Persempit Kesempatan Rakyat Bersekolah hingga Perguruan Tinggi

Nasional
Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com