Hindari Multitafsir, Komnas HAM Susun Aturan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Kompas.com - 14/12/2020, 12:11 WIB
Ilustrasi rasisme Ekaterina MinaevaIlustrasi rasisme
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) RI Dian Andi Nur Aziz mengatakan, Komnas HAM telah menyusun standar norma dan pengaturan (SNP) tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis (PDRE).

Adapun standar norma dan pengaturan PDRE tersebut sudah ditetapkan dalam SNP Komnas HAM RI Nomor 4 Tahun 2020.

Tujuannya penyusunan SNP tersebut, kata Andi, tidak hanya bermanfaat untuk internal Komnas HAM sendiri misalnya untuk menafsirkan sebuah peristiwa tetapi juga untuk dipahami masyarakat.

"SNP ini juga bermanfaat bagi aparat negara, individu dan kelompok orang untuk memahami bentuk-bentuk diskriminasi dan perlindungan hak asasi manusia," kata Andi dalam Peluncuran SNP PDRE, Senin (14/12/2020).

Baca juga: Soal Penembakan 6 Simpatisan Rizieq Shihab, Komnas HAM Panggil Kapolda dan Dirut PT Jasa Marga

Andi mengatakan, penyusunan SNP ini juga menjadi rujukan untuk memaknai, menilai atau memberikan petunjuk atas sebuah tindakan atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, yang tidak kalah penting, kata Andi, SNP ini juga menjadi acuan bagi pengemban kebijakan yaitu pemerintah serta pemangku kepentingan dan penyusun kebijakan untuk merancang peraturan perundang-undangan, kebijakan dan tindakan-tindakan.

"SNP ini menjadi rambu-rambu bagi proses penyusunan peraturan perundang-undangan," ucap Andi.

Andi menjelaskan, gagasan pembentukan SNP didasari oleh kebutuhan-kebutuhan yang dirasa oleh Komnas HAM akibat banyaknya tafsir atau perbedaan makna atas sebuah situasi atau peristiwa.

Baca juga: Hari HAM Sedunia, Komnas HAM: Tak Boleh Dibiarkan Orang Alami Kekerasan

Ia menuturkan, beberapa kebijakan atau beberapa peraturan kadang-kadang masih terjadi beberapa perbedaan pendapat yang cukup jauh atau senjang.

Sehingga, kata Andi, adanya SNP ini berusaha untuk menjadi standar atau acuan untuk melihat beberapa hal yang termasuk di dalam peraturan, atau peristiwa, atau kebijakan.

“Jadi kayak semacam fatwa atau semacam tafsiran, nah ini kita coba membantu tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat untuk menerjemahkan apakah peristiwa ini termasuk sebuah diskriminasi atau bukan ini bisa kita cek di dalam standar dokumen ini," kata Andi.

Baca juga: Muhammadiyah Minta Polri Terbuka atas Investigasi Komnas HAM

Adapun penyunan SNP ini sudah digagas sejak tahun 2018. Sebelumnya, Komnas HAM sudah membuat beberapa standar norma yakni kebebasan beragama dan berkeyakinan dan kebebasan berkumpul dan berogranisasi pada tahun 2019.

Kemudian, Komnas HAM juga sudah membuat standar norma kebebasan berpendapat dan berekspresi serta hak atas kesehatan pada tahun 2020.

"Rencananya nanti tahun 2021 akan disusun standar norma yang sesuai dengan kebutuhan," tutur Andi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkunjung ke Yogyakarta, Jokowi Diagendakan Tinjau Vaksinasi Massal dan Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

Berkunjung ke Yogyakarta, Jokowi Diagendakan Tinjau Vaksinasi Massal dan Resmikan KRL Yogyakarta-Solo

Nasional
Turunkan Tim Supervisi ke Lapangan, Satgas Covid-19: Proses 3T Bermasalah

Turunkan Tim Supervisi ke Lapangan, Satgas Covid-19: Proses 3T Bermasalah

Nasional
Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Artidjo Alkostar Akan Dimakamkan di Situbondo

Nasional
Jubir MA: Selamat Jalan Pak Artidjo Alkostar…

Jubir MA: Selamat Jalan Pak Artidjo Alkostar…

Nasional
UPDATE 28 Februari : 5.560 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Terbanyak

UPDATE 28 Februari : 5.560 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 32 Provinsi, DKI Jakarta Terbanyak

Nasional
UPDATE 28 Februari: 35.434 Spesimen terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 28 Februari: 35.434 Spesimen terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 28 Februari 2021: Terdapat 155.765 Kasus Aktif di Indonesia

UPDATE 28 Februari 2021: Terdapat 155.765 Kasus Aktif di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 Februari: Suspek Covid-19 Capai 71.668

UPDATE 28 Februari: Suspek Covid-19 Capai 71.668

Nasional
UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

UPDATE 28 Februari: Tambah 185, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 36.166 Orang

Nasional
Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Menteri PPPA Sebut Pandemi Covid-19 Berdampak Besar bagi Perempuan

Nasional
UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

UPDATE 28 Februari: Bertambah 6.649, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.142.703 Orang

Nasional
UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 28 Februari: 1.691.724 Orang Telah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 Februari: Total Ada 1.334.634 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Mengenang Artidjo Alkostar, Cerita soal Salah Jurusan dan Tangani 19.708 Perkara di MA

Nasional
Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Mahfud MD: Artidjo Alkostar Meninggal Dunia karena Sakit Jantung dan Paru-paru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X