Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal CCTV Tol Japek Mati, Ombudsman: Ini Harus Dicermati Serius

Kompas.com - 11/12/2020, 14:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Ombudsman Republik Indonesia mempertanyakan tidak beroperasinya kamera pengintai atau CCTV di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek kilometer 50 saat terjadinya penembakan enam simpatisan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, Senin (7/12/2020).

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan, hal itu menjadi soal karena kamera CCTV merupakan salah satu standar pelayanan publik di jalan tol.

"Jadi ketika CCTV mati, ini sebenarnya standar pelayanan publik di jalan tol ini sudah mengalami penurunan, tidak sesuai standar," kata Alvin saat dihubungi, Jumat (11/12/2020).

Alvin menuturkan, kamera CCTV di jalan tol merupakan standar pelayanan publik karena memiliki banyak fungsi, antara lain memantau kondisi lalu lintas, merekam terjadinya kecelakaan, hingga memudahkan proses evakuasi apabila terjadi kemacetan dan kecelakaan.

Baca juga: CCTV di Sekitar Lokasi Penembakan Laskar FPI Rusak Sejak 6 Desember

"Ini merupakan kondisi yang perlu dicermati secara serius karena menyangkut standar untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanaan pengguna jasa jalan tol," ujar Alvin.

Sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik, kata Alvin, Ombudsman perlu mengetahui penyebab matinya kamera CCTV tersebut.

Misalnya, apakah kamera CCTV itu sengaja dimatikan dalam rangka perawatan dan perbaikan serta apakah ada sistem pendukung jika kamera CCTV tersebut mati.

Selain itu, Ombudsman juga ingin mengetahui kamera CCTV mana saja yang mati saat itu serta evaluasinya agar tidak terulang di waktu mendatang.

Untuk itu, kata Alvin, Ombudsman akan segera mengklarifikasi tidak beroperasinya kamera CCTV tersebut kepada pengelola tol dan instansi terkait.

"Kondisi jalan tol sudah dibahas dalam rapat sesama anggota Ombudsman, dan dalam waktu dekat tentunya kita akan melakukan klarifikasi dengan pengelola jalan tol dan instansi-instansi terkait," kata Alvin.

Sebelumnya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usaha yang bergerak di bidang pengoperasian jalan tol, PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) tidak beroperasinya CCTV dikarenakan adanya gangguan pada jaringan backbone di KM 48+600 sejak hari Minggu (6/12/2020) pukul 04.40 WIB.

Direktur Utama PT JMTO Raddy R Lukman menjelaskan, gangguan di titik tersebut mengakibatkan jaringan CCTV mulai dari KM 49 (Karawang Barat) sampai dengan KM 72 (Cikampek) menjadi offline atau mati.

“Setelah mendapat laporan adanya gangguan CCTV offline, petugas di ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek melaporkan hal tersebut sejak hari Minggu pada pukul 06.00 WIB kepada tim inspeksi untuk kemudian melakukan penyisiran mencari lokasi penyebab masalah tersebut,” ujar Raddy dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12/2020).

Baca juga: CCTV Tol Japek Mati Saat Penembakan Simpatisan Rizieq Shihab, Ini Kata Jasa Marga

Raddy menambahkan, karena kondisi saat itu hujan dan pertimbangan kondisi lalu lintas, perbaikan tidak dapat dilakukan sampai tuntas karena lokasi gangguan jaringan backbone tersebut berada di tengah median jalan.

“Perbaikan baru dapat diselesaikan pada hari Senin sekitar pukul 16.00 WIB,” kata dia.

Diketahui, polisi menembak enam dari 10 orang yang disebut simpatisan Rizieq Shihab di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di Kilometer 50, pada Senin dini hari.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, penembakan terhadap enam orang tersebut karena diduga menyerang polisi saat menjalani tugas penyelidikan kasus Rizieq.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com