Pilkada 2020 yang Dibayangi Lonjakan Kasus Covid-19

Apalagi, berdasarkan temuan Ombudsman RI pada 28-30 November di 31 KPUD, sebanyak 22 KPUD ternyata belum mendistribusikan APD guna melindungi petugas dari penyebaran Covid-19 pada hari pemungutan suara.

Baca juga: Ini 22 KPU Daerah yang Belum Distribusikan APD Menurut Ombudsman

Daerah tersebut di antaranya KPU Kabupaten Tabanan, KPU Kabupaten Bangka Tengah, KPU Kabupaten Batam, KPU Kota Depok, KPU Kota Surabaya, hingga KPU Kota Tangerang Selatan.

Adapun para peserta Pilkada 2020 beserta massa pendukung belum benar-benar menjalankan protokol kesehatan di sepanjang masa kampanye.

Hal itu terbukti dari temuan 1.315 pelanggaran protokol kesehan dalam 40 hari pertama masa kampanye Pilkada 2020.

Kemudian dalam 10 hari terakhir masa kampanye, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kembali menemukan 458 pelanggaran protokol kesehatan.

Tak cukup dengan imbauan

Ketidakdisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, terutama dalam hal berkerumun, dikhawatirkan terjadi pula pada hari pencoblosan.

Agus mengatakan ada banyak kesempatan yang bisa memicu terjadinya kerumunan di hari pencoblosan suara dan hal tersebut terlihat belum diantisipasi oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu.

“Siapa yang bisa menjamin enggak ada yang datang. Kan pasti ada kerumunan. Pakai protokol enggak itu kerumunan. Belum nanti partisan-partisannya. Belum nanti kalau ada suaranya dihitung hasilnya enggak cocok,” kata Agus.

Baca juga: Salurkan Logistik Pilkada ke TPS Desa Terisolir, Petugas Harus Tembus Hutan dan 6 Jam Arungi Sungai

Untuk itu Agus mengatakan perlunya penerapan sanksi yang tegas bagi para pelanggar protokol kesehatan, khususnya di hari pencoblosan. Jika tidak diterapkan sanksi tegas, maka hari pencoblosan suara hanya akan menambah kasus baru Covid-19 dalam beberapa hari ke depan.

“Karena orang Indonesia itu enggak bisa hanya dengan diimbau. Imbauan kan boleh dilakukan boleh tidak. Jadi harus ada sanksi tegas,” tutur Agus.