Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19, Persatuan Perawat: Kami Minta Jaminan

Kompas.com - 07/12/2020, 18:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhilah berharap, pemerintah menjamin keamanan dari pengadaan vaksin Covid-19 Sinovac dari China yang telah tiba di Indonesia, Minggu (6/12/2020).

"Intinya kami minta ada jaminan dari pemerintah, siapapun yang menjamin, tapi bukan perseorangan, bukan pakar, tapi lembaga yang resmi yaitu BPOM," kata Harif saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/12/2020).

Menurutnya, apabila vaksin tersebut sudah terjamin keamanan dan khasiatnya, seluruh perawat di Indonesia akan bersedia menjadi prioritas utama penerima vaksin.

Meski demikian, berdasarkan hasil survei internal sementara dari PPNI menyatakan bahwa 84 persen perawat siap sedia menjadi prioritas utama penerima vaksin Covid-19.

Baca juga: BPOM Pastikan Vaksin Sinovac yang Diterima Pemerintah Sudah Aman

"Sementara ini ada 84 persen perawat yang bersedia mendapatkan vaksin prioritas. Kita siap mendukung program pemerintah ini," ujarnya.

Berdasarkan ilmu kesehatan, kata dia, vaksin merupakan salah satu jalan keluar penanganan Covid-19 selain obat dan perilaku kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, kehadiran vaksin juga sudah terbukti dapat menangani beberapa penyakit yang ada di Indonesia.

"Tentu, kita berkaca pada berbagai penyakit yang ada selama ini. Misalnya TBC, campak, polio, sebelum ada vaksin kan memang angka kesakitannya tinggi sekali. Setelah ada vaksin itu berkurang dan bahkan ada penyakit yang sudah hilang," jelasnya.

Selain itu, ia juga menilai bahwa kehadiran vaksin mampu meningkatkan proteksi diri dan proteksi sosial lingkungan.

"Maka keyakinan kita, vaksin ini adalah salah satu jalan keluar penanganan. Oleh karena itu perlu kita dukung," ujarnya.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Menteri Kesehatan ( Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, vaksin hasil pengadaan tahap pertama yang tiba di Indonesia pada Minggu (6/12/2020) diperuntukkan bagi tenaga kesehatan.

Kemenkes telah menyiapkan data jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin untuk setiap daerah.

Baca juga: PPNI: 84 Persen Perawat Bersedia Mendapat Prioritas Vaksin Covid-19

"Untuk vaksin yang pertama ini nanti yang akan mendapat sasaran adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan," ujar Terawan dalam konferensi pers virtual yang ditayangkan kanal YouTube Kemenkominfo TV, Senin (7/12/2020).

"Dalam hal ini Kemenkes telah siapkan jumlah sasaran dan kebutuhan vaksin per kabupaten/kota," lanjutnya.

Kemudian, data yang disusun Kemenkes itu akan dimasukkan ke data sistem tim Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang akan menyiapkan data sasaran dalam bentuk by name by addres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com