Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panggil Dubes Inggris, Kemenlu Sampaikan Protes Keras soal Benny Wenda

Kompas.com - 05/12/2020, 09:46 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah mengatakan, pihaknya telah memanggil Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins.

Pemanggilan yang dilakukan pada Jumat (4/12/2020) oleh Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kemenlu, Duta Besar Ngurah Swajaya itu dilakukan atas instruksi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

"Kepada Dubes Jenkins disampaikan protes keras atas pembiaran bagi Benny Wenda untuk menyebarkan disinformasi, fitnah dan menghasut serta mendalangi berbagai aksi kriminal dan pembunuhan di Papua," ujar Faiza ketika dikonfirmasi pada Sabtu (5/12/2020).

Baca juga: Sepak Terjang Benny Wenda, Pemimpin ULMWP yang Berilusi Kemerdekaan Papua Barat

Atas protes keras itu, lanjutnya, Dubes Jenkins berjanji akan menyampaikannya kepada pemerintah Inggris.

"Dubes Jenkins juga menegaskan posisi Pemerintah Inggris atas kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI," tambah Faiza.

Benny Wenda yang merupakan pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan diri menjadi presiden sementara Papua Barat mulai 1 Desember 2020.

Benny juga menolak segala aturan dan kebijakan dari pemerintah Indonesia.

"Pengumuman ini menandai perlawanan intensif terhadap koloni Indonesia di Papua Barat sejak 1963," kata Benny Wenda dalam siaran persnya, Selasa (1/12/2020).

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com, sejak dulu, Benny sudah dekat dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kakaknya, Matias Wenda, merupakan pemimpin OPM di Pegunungan Tengah, Papua.

Baca juga: Deklarasi Negara Papua Barat, Tuduhan Makar dan Ilusi untuk Benny Wenda

Pada 2001, Benny diduga terlibat dalam aksi penyerangan Polres Abepura. Bekerja sama dengan sang kakak, Benny turut mengerahkan sekitar 500 warga Jayawijaya ke perbatasan Jayapura-Papua Nugini dengan alasan keamanan di Jayapura tidak terjamin.

Kelompok ini juga melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan RI-Papua Nugini pada Desember 2001.

Kemudian, pada 2002, Benny Wenda ditangkap polisi lantaran dituding menghasut masyarakat dan memimpin sejumlah pertemuan gelap untuk menyerang pos-pos TNI/Polri pada Juni 2002.

Lalu, pada 29 Oktober 2002, Benny Wenda melarikan diri dari ruang tahanan dengan mencongkel jendela kamar mandi. Benny diduga melarikan diri ke Papua Nugini hingga kemudian melanjutkan perjalanan ke Inggris.

Tak lama kemudian, pada 2003, Benny memperoleh suaka dari Pemerintah Inggris dan menetap di sana bersama keluarganya.

Lama menetap di Inggris membuat Benny memiliki jaringan internasional yang luas. Dia bahkan pernah bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Tak hanya di situ, jejaring internasional Benny Wenda semakin berkembang lewat penghargaan yang ia terima dari Dewan Kota Oxford pada 17 Juli 2019.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com