Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Pemerintah Masih Berharap Partisipasi Publik Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kastorius Sinaga mengatakan, pemerintah mengharapkan tingkat partisipasi di Pilkada 2020 tetap tinggi meski digelar di tengah pandemi.

Menurut dia, dalam tiga kali pilkada sebelumnya, partisipasi pemilih secara rata-rata sebesar 75 persen.

Ia pun berharap, pada tahun ini, capaian yang sama bisa terjadi.

"Yang memang selalu kita dorong adalah partisipasi masyarakat yang tinggi sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya," ujar Kasto dalam diskusi bertajuk "Masalah dan Tantangan Pilkada Serentak" yang digelar secara daring, Jumat (4/12/2020) malam.

Baca juga: Uang Suap Bupati Banggai Laut Diduga untuk Serangan Fajar di Pilkada 2020

Kasto mengakui, menjadi satu tantangan tersendiri menggelar pilkada di tengah pandemi.

Faktor keamanan dan keselamatan masyarakat saat memberikan suaranya di TPS menjadi perhatian khusus pemerintah.

"Jika masyarakat merasa aman dari potensi penularan atau terhindar dari risiko menjadi pembawa virus, tentu partisipasi bisa terpenuhi," kata dia. 

Oleh karena itu, pihaknya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjamin protokol kesehatan diterapkan secara disiplin di TPS, misalnya, mencegah kerumunan dengan mengatur jadwal kedatangan pemilih.

Setelah menggunakan hak pilihnya, para pemilih harus langsung pulang, menggunakan masker, dan mencuci tangan. 

"Di hari H pemungutan suara mari kita ajak semua pemilih untuk mempraktikkan seluruh protokol kesehatan sehingga pilkada aman dari Covid-19," ucap Kasto.

Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Wakil Ketua DPR Ingatkan Masyarakat Tak Berkumpul di TPS Nanti

Hari pemungutan suara Pilkada akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020 atau hari Rabu pekan depan.

Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.