Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Kompas.com - 04/12/2020, 17:52 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah tidak membiarkan terjadinya kerumunan warga di wilayahnya.

Sebab, rawan terjadi penularan Covid-19 dalam kerumunan. 

"Tolong untuk rekan-rekan kepala daerah dan Forkopimda jangan biarkan terjadi kerumunan yang tidak bisa menjaga jarak, yang bisa menimbulkan penularan, konsisten pada peraturan daerah yang sudah ada," ujar Tito saat meluncurkan Gerakan Sulawesi Utara Bermasker di Manado, Jumat (4/12/2020), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Mendagri Minta TNI dan Polri Kerja Sama dalam Pengamanan Pilkada

Menurut dia, prinsip penanganan Covid-19 selain dengan mengenakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan (3M) adalah menghindari kerumunan.

Apalagi, kata dia, saat ini era kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada) sehingga acara-acara yang berpotensi menciptakan kerumunan harus dihindari.

Ketentuan untuk menggelar kampanye pada masa pandemi ini juga sudah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Membiarkan kerumunan terjadi, sama saja kita membiarkan masyarakat saling membunuh, tetapi bukan dengan senjata, melainkan dengan menularkan virus berbahaya. Jangan biarkan, harus tegas, kalau tidak, (pandemi ini) tidak akan selesai,” ucap Tito.

Khusus kepada Pemerintah Provinsi Sulut, Tito juga meminta agar tetap menegakkan disiplin protokol kesehatan dibantu forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) dan menyosialisasikannya.

Baca juga: Mendagri Minta Pemda Fokus Pemulihan Ekonomi dalam Susun RAPBD 2021

Selain itu, ia meminta agar acara-acara yang akan digelar di Sulut dilakukan sesuai protokol kesehatan, antara lain dihadiri maksimal 50 orang dan sisanya mengikuti secara virtual.

"Yang penting pesannya sampai, kalau protokol ini diikuti maka risiko 60-70 persen (tertular) akan menurun,” kata dia.

Penggunaan masker sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 juga harus ditekankan meskipun wilayah bersangkutan tidak termasuk zona merah, termasuk di Sulut.

“Meskipun angka (Covid-19) di Sulut dari berbagai indikator bukan zona merah, tetapi saya menganggap ini penting. Karena Sulut merupakan destinasi wisata nasional, selain Bali," kata Tito.

Baca juga: Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Selain di Sulut, kata dia, sebelumnya peluncuran gerakan yang sama juga telah dilakukan di Kepulauan Riau sebanyak 5 juta masker dan di Jawa Timur sebanyak 16 juta masker.

Adapun di Sulut, gerakan bermasker diluncurkan dengan 11 juta masker.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X