Pembuatan UU di DPR Diminta Lebih Transparan dan Inklusif

Kompas.com - 04/12/2020, 15:15 WIB
Laode M Syarif saat menjabat Wakil Ketua KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINLaode M Syarif saat menjabat Wakil Ketua KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laode M Syarif berharap DPR dan pemerintah bisa lebih transparan, akuntabel, dan inklusif saat membuat produk undang-undang.

Laode meminta seluruh pembuatan undang-undang dilakukan secara terbuka dan partisipatif.

"Kami sangat berharap DPR dan pemerintah harus mengembalikan lagi dan mau mendengarkan jeritan masyarakat, agar proses pembuatan legislasi nasional lebih transparan, akuntabel, dan inklusif," kata Laode dalam diskusi daring, Jumat (4/12/2020).

Mantan pimpinan KPK itu berpendapat, kualitas demokrasi di Indonesia saat ini sedang menurun. Menurut Laode, hal ini terlihat dari sejumlah pembentukan undang-undang yang memicu kontroversi publik.

Baca juga: Dalam Sidangkan Uji Formil UU KPK, MK Diminta Tak Menitikberatkan Aspek Prosedur Pembuatan UU

Laode mencontohkan mulai dari revisi UU KPK pada 2019. Kemudian diikuti revisi UU Mineral dan Batubara, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), dan UU Cipta Kerja pada 2020.

"Saya pikir itu adalah urutan-urutan pelajaran yang harus kita ambil agar kita sebagai civil society bisa mencari jalan terbaik," ujarnya.

Ia betul-betul berharap DPR dan pemerintah mendengarkan aspirasi publik saat membuat undang-undang.

Secara khusus, Laode mendorong agar isu-isu penyandang disabilitas turut menjadi perhatian DPR dan pemerintah untuk menciptakan inklusivitas di ruang publik lewat produk legislasi.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

"Kami juga berharap UU yang dibahas di DPR banyak mendengarkan teman-teman dari disabilitas atau penggiat isu disabilitas sebelum menyetujui," ucapnya.

Saat ini, DPR dan pemerintah tengah menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Ada 36 RUU yang diusulkan masuk Prioritas 2021.

Namun, hingga rapat kerja yang digelar pada 25 November 2020, usulan tersebut belum disepakati.

Ada sejumlah RUU yang menimbulkan perdebatan dan ditolak mayoritas fraksi di DPR, yaitu RUU Ketahanan Keluarga, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), dan RUU Bank Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X