Kompas.com - 04/12/2020, 15:15 WIB
Laode M Syarif saat menjabat Wakil Ketua KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017). KOMPAS.com/IHSANUDDINLaode M Syarif saat menjabat Wakil Ketua KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/11/2017).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Laode M Syarif berharap DPR dan pemerintah bisa lebih transparan, akuntabel, dan inklusif saat membuat produk undang-undang.

Laode meminta seluruh pembuatan undang-undang dilakukan secara terbuka dan partisipatif.

"Kami sangat berharap DPR dan pemerintah harus mengembalikan lagi dan mau mendengarkan jeritan masyarakat, agar proses pembuatan legislasi nasional lebih transparan, akuntabel, dan inklusif," kata Laode dalam diskusi daring, Jumat (4/12/2020).

Mantan pimpinan KPK itu berpendapat, kualitas demokrasi di Indonesia saat ini sedang menurun. Menurut Laode, hal ini terlihat dari sejumlah pembentukan undang-undang yang memicu kontroversi publik.

Baca juga: Dalam Sidangkan Uji Formil UU KPK, MK Diminta Tak Menitikberatkan Aspek Prosedur Pembuatan UU

Laode mencontohkan mulai dari revisi UU KPK pada 2019. Kemudian diikuti revisi UU Mineral dan Batubara, revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK), dan UU Cipta Kerja pada 2020.

"Saya pikir itu adalah urutan-urutan pelajaran yang harus kita ambil agar kita sebagai civil society bisa mencari jalan terbaik," ujarnya.

Ia betul-betul berharap DPR dan pemerintah mendengarkan aspirasi publik saat membuat undang-undang.

Secara khusus, Laode mendorong agar isu-isu penyandang disabilitas turut menjadi perhatian DPR dan pemerintah untuk menciptakan inklusivitas di ruang publik lewat produk legislasi.

Baca juga: Ketua DPR Minta Pemerintah Evaluasi Strategi Penanganan Pandemi Covid-19

"Kami juga berharap UU yang dibahas di DPR banyak mendengarkan teman-teman dari disabilitas atau penggiat isu disabilitas sebelum menyetujui," ucapnya.

Saat ini, DPR dan pemerintah tengah menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Ada 36 RUU yang diusulkan masuk Prioritas 2021.

Namun, hingga rapat kerja yang digelar pada 25 November 2020, usulan tersebut belum disepakati.

Ada sejumlah RUU yang menimbulkan perdebatan dan ditolak mayoritas fraksi di DPR, yaitu RUU Ketahanan Keluarga, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), dan RUU Bank Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X