Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Kompas.com - 02/12/2020, 18:48 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi Anggaran Pendapat Belanja Daerah ( APBD) tahun 2020.

Hal itu ia disampaikan dalam acara penandatanganan nota kesepakatan dan dokumen rencana kerja antara gubernur dengan kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) provinsi seluruh Indonesia.

"Kemudian berkaitan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan setelah menindaklanjuti rapat ini, penandatangan antara Kepala BPKP dan para rekan-rekan gubernur," kata Tito melalui keterangan tertulisnya, Rabu (2/12/2020).

Baca juga: Gerakkan Perekonomian Banten Pada 2021, Gubernur WH Targetkan Serapan APBN dan APBD Capai 85 Persen

"Maka tentu yang dilakukan evaluasi pertama adalah program kerja anggaran 2020," lanjut dia.

Menurut Tito APBD 2020 mengalami masalah yang sama dengan anggaran di tingkat kementerian maupun lembaga. Persoalan serupa itu disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan alokasi anggaran mesti diubah.

"Pandemi ini merubah rule of game yang kita rencanakan, program yang kita rencanakan di awal tahun lalu 2019 terjadi perubahan, ada yang bisa dikerjakan, (dan) ada yang tidak," ujarnya.

Demi mengatasi kondisi ekonomi akibat pandemi pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan refocusing dan realokasi APBD.

Oleh karena itu, Tito mendorong kepala daerah untuk bersikap optimistis dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak dari Covid-19 di samping sektor kesehatan.

Baca juga: Anies dan Riza Patria Positif Covid-19, Pembahasan APBD 2021 Disebut Tetap Berjalan

"Fleksibilitas, kelincahan, dan inovasi dari semua pimpinan dunia, maupun daerah-daerah tingkat I dan tingkat II, sangat dibutuhkan dalam mengelola dan mengatasi kontraksi ekonomi akibat pembatasan-pembatasan kegiatan," ungkapnya.

"Ketakutan warga akan terjadi penularan, dan lain-lain. Hal ini membuat terjadinya perubahan dalam perencanaan, dan juga perubahan dalam kapasitas fiskal," ucap Tito.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X