Data Covid-19 yang Tak Akurat Dinilai Sulit Jadi Pertimbangan Penentuan Kebijakan

Kompas.com - 04/12/2020, 14:57 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-founder KawalCovid19 Elina Ciptadi menanggapi polemik perbedaan data harian Covid-19 antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) yang belakangan terkuak sejak lonjakan kasus baru sekitar 8.000 pada Kamis (3/12/2020).

Menurut Elina, data yang tidak akurat atau tidak sinkron tersebut tidak bisa menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan setiap kebijakan yang dilakukan di tengah pandemi.

"Karena kalau data Covid-19 seperti yang kita lihat dan ini jadi pertimbangan utama, sulit untuk dimengerti mengapa tiga perhelatan besar itu diizinkan," kata Elina saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Adapun tiga perhelatan besar yang dimaksud Elina adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2020, libur akhir tahun, dan sekolah tatap muka Januari 2021.

Ia pun kembali mempertanyakan apabila pemerintah menjadikan data harian Covid-19 yang nyatanya tidak akurat itu, sebagai pertimbangan penentuan kebijakan.

"Pemerintah pasti ada berbagai pertimbangan lain selain data Covid-19. Sulit dimengerti apabila data Covid jadi pertimbangan utama," ujarnya.

Elina meminta agar pemerintah menjelaskan kepada publik apa alasan pilkada, liburan akhir tahun tetap dilaksanakan serta sekolah tatap muka bisa diberlakukan.

Sebelumnya, diketahui bahwa ditemukan perbedaan data harian Covid-19 antara pusat dengan pemda.

Hal tersebut juga sudah diakui pemerintah melalui Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Namun, Wiku tidak menjelaskan penyebab perbedaan data tersebut. Melainkan, ia menegaskan bahwa sinkronisasi data antara pemda dan pemerintah pusat terus dilakukan.

"Saat ini sedang dilakukan sinkronisasi data pemerintah pusat dengan data pemda. Hal ini terkait dengan pengumpulan dan validasi data yang jumlahnya besar serta membutuhkan waktu dalam prosesnya," ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan di kanal YouTube BNPB, Selasa (1/12/2020).

Baca juga: Pilkada 2020: Petugas Akan Datangi Pasien Covid-19, Apa Risikonya?

Sementara itu, diketahui dalam beberapa waktu ke depan, pemerintah akan mengadakan Pilkada serentak pada Rabu (9/12/2020).

Selain itu, libur akhir tahun juga tetap diadakan dengan catatan, pemerintah memangkas libur panjang tersebut selama tiga hari.

Lalu pada Januari 2021, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menyatakan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Nasional
Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Laksana Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Laksana Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

Nasional
PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

Nasional
Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Nasional
Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X