Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Kompas.com - 04/12/2020, 12:40 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-founder KawalCovid19 Elina Ciptadi memberikan komentar atas pengakuan pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 terkait perbedaan data harian Covid-19 antara pusat dan pemerintah daerah (pemda).

Menurut Elina, yang perlu menjadi catatan bagi pemerintah bahwa data yang tidak akurat dapat berakibat pada timbulnya kepanikan di masyarakat.

"Jadi bayangkan kalau misalnya di daerah A, datanya tidak bergerak, oh berarti daerah itu sudah aman, publik akan berkata demikian. Bisa ada implikasi demikian, tapi kemudian ada update data lonjakan, mereka panik," kata Elina saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/12/2020).

Baca juga: Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Oleh sebab itu, ia berpendapat seharusnya pemerintah memberikan data yang akurat kepada masyarakat. Hal ini, menurut dia, sudah seharusnya ada sejak awal penghitungan data harian dimulai.

Tak hanya akurat, jelas Elina, pemberian data atau informasi seputar kasus Covid-19 harus cepat dan terkini.

"Memberikan data yang tidak cuma akurat, tapi juga cepat. Itu bisa memberikan publik informasi untuk mempelajari risiko yang ada di lapangan," jelasnya.

Mencuatnya persoalan perbedaan data harian Covid-19 belakangan menjadi tanda tanya besar publik kepada pemerintah.

Perbedaan data itu terkuak karena kecurigaan publik akan adanya lonjakan kasus yang tinggi di Papua.

Elina sendiri lantas mempertanyakan seperti apa sistem yang dijalankan dari laporan data harian Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah.

"Apakah masih manual? Apakah tidak ada kewajiban memasukkan data misalnya dari Kabupaten ke Provinsi harus setiap hari setiap jam berapa. Lalu provinsi ke pusat harus jam berapa masuknya. Ini yang jadi pertanyaan," ucap dia.

Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19 pada Kamis (3/12/2020), terjadi penambahan kasus baru di Papua sebanyak 1.755 kasus.

Tak berselang lama, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito langsung menanggapi pertanyaan publik terkait data itu.

Ia mengatakan, kasus baru di Papua tinggi karena merupakan akumulasi dari jumlah kasus pada hari-hari sebelumnya.

Baca juga: Guru MAN 22 Palmerah Positif Covid-19 Usai ke Yogya, PHRI: Jangan Kambing Hitamkan Pariwisata DIY

"Akumulasi dari jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 sejak 19 November 2020 hingga hari ini," ujar Wiku dalam konferensi pers yang digelar daring pada Kamis.

Selain itu, ia menambahkan bahwa hal tersebut terjadi karena masalah pencatatan yang belum optimal.

"Angka (penambahan kasus baru) yang sangat tinggi ini salah satunya disebabkan karena sistem yang belum optimal untuk mengakomodasi pencatatan pelaporan dan validasi data dari provinsi secara real time," papar Wiku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com