Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Distribusi Vaksin Covid-19 Tahap Pertama Bakal Dilakukan Bertahap, Target 75 Juta Peserta

Kompas.com - 02/12/2020, 08:28 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan distribusi vaksin Covid-19 tahap pertama terhadap 75 juta peserta akan dilakukan secara bertahap.

"Kita punya target 75 juta (peserta vaksin)," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam webinar bertajuk 'Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19', yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12/2020).

"Bukan berarti Januari (2021) akan datang 75 juta kali dua karena satu orang dua (dosis), 150 juta. Tetapi ini akan datang bertahap, ada 15 juta, ada 20 juta," sambungnya.

Erick menjelaskan, pendistribusian vaksin dilakukan bertahap karena terdapat dua kemungkinan saat mendatangkan vaksin dari luar negeri.

Baca juga: Selain secara Digital, Pendaftaran Vaksin Covid-19 Mandiri Bisa Manual

Dua kemungkinan itu yakni, vaksin datang sudah dalam bentuk jadi atau hanya berupa bahan baku.

"Sebagai catatan, vaksin yang akan datang apakah vaksin jadi ataupun vaksin bahan baku yang harus diproses dalam waktu sebulan, ini kan jumlahnya tidak datang bersamaan," terang Erick.

Kendati demikian, Erick memastikan bahwa pemerintah bakal transparan dalam pendistribusian ini.

Hal itu dilakukan supaya tidak ada pihak tertentu yang menyalahgunakan kehadiran vaksin.

Misalnya, memainkan harga vaksin seperti yang terjadi pada saat harga masker meningkat tajam di awal pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Baca juga: Erick Thohir Masih Tunggu Keputusan Menkes Terkait Pembukaan Pendaftaran Vaksin Mandiri

"Hal-hal ini kita lakukan juga supaya rakyat mendapatkan vaksin secara transparan dan terbuka, ini menjadi kunci," kata Erick.

Erick menambahkan, pihaknya sejauh ini masih menunggu keputusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto berkaitan dengan pembukaan pendaftaran vaksin Covid-19 tahap pertama pada kategori mandiri.

"Jadi kita juga menunggu keputusan Kemenkes sesuai Perpres 99. Di mana, kapan pembukaan akan dimulai?" imbuh Erick.

Diketahui, pemerintah berencana mendistribusikan vaksin Covid-19 pada Desember 2020.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Belum Izinkan Swasta Ikut Impor Vaksin Covid-19

Saat ini pemerintah melakukan pengembangan vaksin melalui PT Bio Farma yang bekerja sama dengan perusahaan asal China Sinovac Biotech. Vaksin tersebut saat ini sudah melalui uji klinis fase tiga.

Hasilnya, sejauh ini diketahui aman dan tidak menunjukkan efek samping.

Rencananya, vaksin Sinovac juga akan segera didistribusikan pemerintah karena telah mendapat predikat aman dalam pengujiannya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih yang dilakukan sejumlah institusi penelitian dan perguruan tinggi dalam negeri. Vaksin tersebut saat ini masih dilakukan uji klinis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com