Erick Thohir Masih Tunggu Keputusan Menkes Terkait Pembukaan Pendaftaran Vaksin Mandiri

Kompas.com - 02/12/2020, 06:58 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir saat menjadi pembicara kunci pada webinar FEB Untar. DOK.UntarMenteri BUMN Erick Thohir saat menjadi pembicara kunci pada webinar FEB Untar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menunggu keputusan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait pembukaan pendaftaran vaksin Covid-19 kategori mandiri.

"Untuk pendaftaran, kita sedang menunggu keputusan dari Pak Menkes kapan pendaftaran ini dimulai dibuka, tetapi tadi sudah disampaikan pendaftaran yang namanya dari mandiri kita buttom up, kita terbuka," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam webinar bertajuk 'Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19', yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12/2020).

Walaupun belum ada keputusan pembukaan, kata Erick, tetapi perusahaan maupun individu bisa mendaftarkan vaksinasi kategori mandiri mulai dari sekarang.

Pendaftaran bisa dilakukan melalui aplikasi maupun website.

Baca juga: Pemerintah Larang Swasta Impor Vaksin Covid-19

Selain secara digital, pendaftaran juga bisa dilakukan secara manual.

Dalam pendaftaran manual ini, kata Erick, TNI-Polri akan membantu pendaftaran bagi wilayah yang selama ini sulit mengakses internet.

"Memang ada kesulitan keterbatasan melakukan digital, kita melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas sejak awal. Dengan itu yang namanya manual bisa juga diproaktifkan dari TNI-Polri," kata Erick.

Adapun PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Bio Farma mendapatkan tugas dari Kementerian BUMN untuk melakukan pendataan masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin Covid-19 secara mandiri.

Baca juga: Kemenkes: Pemerintah Sedang Susun Skema Pembiayaan Vaksin Covid-19

Diketahui, pemerintah berencana mendistribusikan vaksin Covid-19 pada Desember 2020.

Saat ini pemerintah melakukan pengembangan vaksin melalui PT Bio Farma yang bekerja sama dengan perusahaan asal China Sinovac Biotech. Vaksin tersebut saat ini sudah melalui uji klinis fase tiga.

Hasilnya, sejauh ini diketahui aman dan tidak menunjukkan efek samping.

Rencananya, vaksin Sinovac juga akan segera didistribusikan pemerintah karena telah mendapat predikat aman dalam pengujiannya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengembangkan vaksin Merah Putih yang dilakukan sejumlah institusi penelitian dan perguruan tinggi dalam negeri. Vaksin tersebut saat ini masih dilakukan uji klinis.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Kemenag Upayakan Guru Agama Honorer Dapat Masuk ke Dalam Usulan PPPK Kemendikbud

Nasional
Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Nasional
KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

Nasional
Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Nasional
Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Nasional
Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Nasional
Soal Tewasnya 6 Laskar FPI, Mahfud: Presiden Sudah Minta Komnas HAM Bekerja

Soal Tewasnya 6 Laskar FPI, Mahfud: Presiden Sudah Minta Komnas HAM Bekerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X