Selain secara Digital, Pendaftaran Vaksin Covid-19 Mandiri Bisa Manual

Kompas.com - 02/12/2020, 07:59 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Milenial Fest Conference 2020, yang disiarkan secara virtual, Sabtu (15/8/2020). (Tangkapan Layar) KOMPAS.com/ELSA CATRIANAMenteri BUMN Erick Thohir dalam acara Milenial Fest Conference 2020, yang disiarkan secara virtual, Sabtu (15/8/2020). (Tangkapan Layar)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyiapkan dua skema pendaftaran untuk peserta vaksin Covid-19 kategori mandiri.

Pendaftaran vaksin ini dilakukan melalui dua skema, yakni lewat digitalisasi dan manual.

"Satu memang melalui apps, tapi juga bisa melalui website," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam webinar bertajuk 'Persiapan Infrastruktur Data dan Layanan Vaksinasi Covid-19', yang digelar Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Selasa (1/12/2020).

Dalam pendaftaran secara digital ini, Kementerian BUMN menugaskan PT Telekomunikasi Indonesia dan PT Bio Farma untuk melakukan pendataan masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin Covid-19 secara mandiri.

Baca juga: Erick Thohir Masih Tunggu Keputusan Menkes Terkait Pembukaan Pendaftaran Vaksin Mandiri

Sementara itu, pemerintah akan melibatkan TNI-Polri dalam mendata masyarakat yang ingin mendaftar secara manual.

Masuknya skema pendaftaran manual ini juga sekaligus sebagai langkah antisipasi apabila terdapat daerah yang mengalami kesulitan mengakses internet.

"Ingat, dari awal kita sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan TNI-Polri. Karena itu, yang memang ada kesuliatan, keterbatasan melakukan digital, kita melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas sejak awal," kata Erick.

"Dengan itu, yang namanya manual bisa juga diproaktifkan dari TNI-Polri," sambung Erick.

Dalam pendaftaran mandiri ini, pemerintah juga bisa merujuk data bases yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Dapat Jatah 465.036 Dosis Vaksin Covid-19, Kaltara Mulai Siapkan Tenaga Vaksinator

Dari data Disdukcapil dan BPJS Kesehatan, pemerintah juga bisa melakukan pemetaan terhadap wilayah yang sekiranya sulit tersentuh.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X