Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri ke Kepala Daerah: Membiarkan Kerumunan Sama Saja Membiarkan Rakyat Saling Membunuh

Kompas.com - 01/12/2020, 07:11 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kepala daerah yang membiarkan kerumunan sama saja dengan membiarkan masyarakat saling membunuh.

Tito meminta para kepala daerah untuk melakukan langkah proaktif guna mencegah kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19.

“Membiarkan kerumunan yang berpotensi penularan sama saja dengan membiarkan rakyat saling membunuh. Bukan dengan senjata, tapi saling menularkan virus yang membahayakan,” ujar Tito dikutip dari siaran pers Kemendagri, Selasa (12/11/2020).

Baca juga: Menko PMK: Protokol Kesehatan Utama Cegah Penularan Covid-19 yaitu Hindari Kerumunan

Dia pun meminta kepala daerah menindak tegas bagi yang melanggar protokol kesehatan setelah diberikan peringatan.

Tidak hanya itu, Tito juga meminta agar para kepala daerah terus fokus kepada testing secara lebih agresif, tracing contact untuk membendung klaster penularan, dan treatment.

“Serta meningkatkan sistem kesehatan seperti tempat karantina dan rumah sakit berikut sarana-prasarana dan obatnya,” tegas Tito.

Khusus untuk para penjabat sementara (Pjs) dan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, Tito meminta mereka selama Pilkada menggunakan kewenangannya untuk fokus pada pengendalian Covid-19.

Baca juga: Sederet Dampak Kerumunan Rizieq Shihab, Pejabat Dicopot hingga Lonjakan Covid-19

Selain itu, Mendagri juga meminta para kepala daerah untuk aktif mencari terobosan agar ekonomi di daerahnya tetap bertahan tanpa harus mengorbankan kesehatan masyarakat dan keselamatan rakyat dari penularan Covid-19.

“Itu semua memerlukan leadership yang visioner, kreatif dan tegas,” tambah Tito.

Sementara itu, hampir sembilan bulan Covid-19 berlangsung di Indonesia, tetapi belum ada tanda-tanda penularan virus corona berkurang.

Baca juga: Mendagri: Pandemi Covid-19 Memburuk, Perlu Langkah Cepat Kepala Daerah

Hingga saat ini, Senin (30/11/2020), pemerintah menyatakan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat.

Data pada Senin pukul 12.00 WIB memperlihatkan ada penambahan 4.617 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 538.883 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Selain itu, terdapat 450.518 orang yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan 16.945 orang meninggal dunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com