Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/11/2020, 18:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong keseriusan seluruh kepala daerah dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Tito menegaskan, kepala daerah merupakan penanggung jawab wilayah dalam pengendalian penyebaran Covid-19.

"Kepala daerah adalah penanggungjawab pengendalian Covid-19 di daerahnya. Diharapkan serius untuk menekan kasus positif dan penyebaran Covid-19," ujar Tito dalam siaran pers Kemendagri, Senin (30/11/2020).

Tito lantas menyoroti kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang bertambah 6.267 orang pada 29 November 2020.

Baca juga: Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Bekasi Tembus 10.000, KBM Tatap Muka Tetap Jalan

Jumlah tersebut merupakan penambahan kasus tertinggi sejak kasus pertama di Indonesia.

“Angka-angka ini memperlihatkan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia tengah memburuk, sehingga butuh langkah cepat dan proaktif dari kepala daerah untuk mengatasi ini untuk mengendalikan penyebaran Covid-19,” tegas Tito.

Oleh karena itu, dia sangat berharap kepala daerah memberikan perhatian lebih khusus kepada masyarakat di daerahnya untuk menerapkan 3M plus 1, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan mencegah serta menghidari kerumunan.

Dia pun mengingatkan, hal itu juga sudah jelas diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

"Sehingga tidak ada lagi alasan untuk melanggar protokol kesehatan. Penanganan Covid-19 membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," tutur Tito.

Dia juga menambahkan, menurutnya pengendalian Covid-19 merupakan tantangan untuk kepala daerah.

Sebab hal ini tidak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan tetapi juga ekonomi.

Untuk itu, kepala daerah didorong untuk menjaga keseimbangan antara langkah- langkah pemulihan ekonomi dan penanganan kesehatan, karena dua hal tersebut harus berjalan beriringan.

"Ujian kepemimpinan itu ada disaat krisis, bukan disaat normal. Coba mengeluarkan strategi bagaimana menangani kesehatan sebaik mungkin, tapi sekaligus tidak membiarkan ekonomi menjadi mandek (berhenti), tetap bergerak," tegas Tito.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta Mendagri untuk mengingatkan para kepala daerah untuk mengendalikan pandemi Covid-19 di wilayah masing-masing.

Pengendalian pandemi tak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan, tetapi juga ekonomi.

Hal ini Jokowi sampaikan saat membuka Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/11/2020).

"Saya minta Menteri Dalam Negeri mengingatkan sekali lagi kepada para gubernur, bupati dan wali kota untuk betul-betul memegang penuh kendali di wilayah masing-masing yang berkaitan dengan masalah Covid-19 dan juga yang berkaitan dengan masalah ekonomi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Sementara itu, hampir sembilan bulan Covid-19 terdeteksi di Indonesia, tetapi belum ada tanda-tanda penularan virus corona berkurang. 

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik, Jokowi Minta Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Kendalikan Pandemi

Hingga saat ini, Senin (30/11/2020), pemerintah menyatakan bahwa penularan virus corona masih terjadi di masyarakat.

Bahkan, masih ada penambahan pasien di atas 4.000 orang dalam sehari.

Data pada Senin pukul 12.00 WIB memperlihatkan ada penambahan 4.617 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 538.883 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian KP Gencarkan Pendampingan Usaha, dari Produksi hingga Pemasaran

Kementerian KP Gencarkan Pendampingan Usaha, dari Produksi hingga Pemasaran

Nasional
Pers di Tengah Godaan Politik

Pers di Tengah Godaan Politik

Nasional
Pengacara Arif Rachman Sebut Hendra Kurniawan Jadi Penyebab Kliennya Diancam Ferdy Sambo

Pengacara Arif Rachman Sebut Hendra Kurniawan Jadi Penyebab Kliennya Diancam Ferdy Sambo

Nasional
KPK Sebut Hasil Rapat di Istana soal IPK Anjlok Jadi Bahan Evaluasi

KPK Sebut Hasil Rapat di Istana soal IPK Anjlok Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Bambang Kayun 40 Hari

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bambang Kayun 40 Hari

Nasional
'Amicus Curiae' Bisa Diajukan Hingga Kasasi Jika Bharada E Divonis Bersalah

"Amicus Curiae" Bisa Diajukan Hingga Kasasi Jika Bharada E Divonis Bersalah

Nasional
Pakar Sebut Keadilan Terluka saat Bharada E Dituntut 12 Tahun Penjara

Pakar Sebut Keadilan Terluka saat Bharada E Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya, Bareskrim Dalami 6 Laporan Korban

Penyelidikan Baru Kasus KSP Indosurya, Bareskrim Dalami 6 Laporan Korban

Nasional
Akademisi Dukung Bharada E Menjelang Vonis: Posisi Kunci, Harus Dibela

Akademisi Dukung Bharada E Menjelang Vonis: Posisi Kunci, Harus Dibela

Nasional
Jokowi Janji Ikut Bahas Perpres Baru soal Media: Sebulan Harus Selesai

Jokowi Janji Ikut Bahas Perpres Baru soal Media: Sebulan Harus Selesai

Nasional
KPK: Informasi soal Penyitaan Harta Firli Bahuri di Swiss Hoaks

KPK: Informasi soal Penyitaan Harta Firli Bahuri di Swiss Hoaks

Nasional
KPK dan Kejagung Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Korsup Perkara Korupsi

KPK dan Kejagung Tandatangani Perjanjian Kerja Sama Korsup Perkara Korupsi

Nasional
5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi 'Amicus Curiae' untuk Richard Eliezer

5 Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi "Amicus Curiae" untuk Richard Eliezer

Nasional
Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Kemenlu Sebut Indonesia Beri Bantuan Kemanusiaan Tahap Pertama ke Turkiye

Nasional
Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.