Kompas.com - 27/11/2020, 07:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mengatakan, Indonesia saat ini belum aman dari Covid-19 karena belum dapat menurunkan penambahan kasus dari kisaran 4.000 per hari.

Ia mengingatkan pemerintah agar mengawasi pelanggaran protokol kesehatan, terutama terhadap kerumunan massa.

"Indonesia dikatakan belum aman karena belum dapat menurunkan kasus harian yang masih berada di kisaran 4.000 kasus," ujar Laura, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/11/2020).

Baca juga: Pemerintah Finalisasi Pemetaan Daerah Prioritas Vaksin Covid-19

"Sehingga, harus ketat tentang pelanggaran protokol kesehatan, terutama kerumunan massa," lanjutnya.

Menurut Laura, kondisi penambahan kasus Covid-19 secara harian yang masih terbilang tinggi dipicu oleh beberapa kejadian kerumunan baru-baru ini. Akibatnya, fasilitas kesehatan menjadi penuh.

"Termasuk rumah sakit (penuh) sampai antre di IGD di beberapa tempat," ungkap Laura.

Dalam waktu dekat, ada sejumlah kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, yakni pilkada dan libur akhir tahun.

 

Dengan demikian, pengawasan harus dilakukan secara konsisten dan menjadi fokus pemerintah dalam pengendalian penyebaran kasus Covid-19.

"Kemudian, potensi kerumunan atau pelanggaran protokol kesehatan harus diidentifikasi dan dicegah agar tidak meningkatkan kasus," tuturnya.

Baca juga: Jelang Pilkada, Satgas Wanti-wanti Jangan Sampai Ada Kerumunan di TPS

 

Kemudian, Laura mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Laura menyebut penggunaan masker, mencuci tangan secara rutin, dan menjaga jarak bukan merupakan pilihan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Jadi Saksi Sidang Gugatan TWK Pegawai KPK, Novel Baswedan: Ini Tahapan Terakhir untuk Dapat Keadilan

Nasional
Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Kontras: Implementasi Slogan “Presisi” Polri Masih Belum Ditemukan di Lapangan

Nasional
Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Wapres Anggap Perbedaan Tanggal Idul Adha Hal Biasa, Masyarakat Sudah Dewasa

Nasional
Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Komisi II DPR Pastikan Pemekaran Papua Bikin Anggaran Pemilu 2024 Bertambah

Nasional
Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Nasional
Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Kontras: 677 Kekerasan dari Polisi Terjadi dalam Setahun Terakhir

Nasional
Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Pemekaran Diprediksi Picu Konflik Sosial di Papua Tengah

Nasional
Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Setelah Jatuh, Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Dapat Cokelat dari Puan

Nasional
Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Yandri Susanto Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulkifli Hasan

Nasional
Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Sepuluh Jam Kunjungan Jokowi di Ukraina dan Misi Perdamaian...

Nasional
Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Ada yang Berbeda dari Pakaian Zelensky Saat Bertemu Jokowi...

Nasional
MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

MAKI Laporkan Kasus Impor Bawang Putih ke KPK, Duga Kerugian Negara Rp 900 Miliar

Nasional
Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Pengesahan 3 UU Provinsi Baru di Papua Saat UU Otsus Masih Diuji Dinilai Rawan Inkonstitusional

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Melahirkan 6 Bulan Disetujui Jadi Inisiatif DPR

Nasional
Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi 'Middle Men' di Konflik Rusia-Ukraina

Pengamat Sebut Indonesia Bisa Jadi "Middle Men" di Konflik Rusia-Ukraina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.