Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/11/2020, 16:28 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengatakan alat utama sistem senjata (Alutsista) seperti kendaraan taktis tidak boleh digunakan TNI saat memberikan bantuan pada kepolisian dan pemerintah daerah dalam kondisi damai.

Hal itu ia ungkapkan merespon adanya pencopotan spanduk dan baliho pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman beberapa waktu lalu.

"Kemudian dalam pelibatan ini tidak boleh menggunakan alutsista untuk tempur. Jadi contohnya pesawat angkut boleh digunakan, kapal rumah sakit boleh digunakan, kapal angkut boleh dignakan truk boleh digunakan," kata Gatot dalam konferensi pers KAMI, Kamis (26/11/2020).

"Tapi alutsista kendaran taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan karena dalam kondisi tertib sipil bukan darurat militer," lanjut dia.

Kendati demikian, Gatot menilai tindakan pangdam mencopot baliho dan spanduk tidak bisa disebut salah selama ada perintah dari pimpinan yakni panglima TNI atau presiden.

Namun apabila tidak ada perintah, maka harus kembali dilihat apakah ada teguran dari panglima TNI atau tidak.

"Sehingga saya tidak bisa saya langsung men-justice pangdam salah atau tidak," ujarnya.

Baca juga: Perwakilan FPI Sambangi Kodam Jaya, Mayjen Dudung: Silaturahim Saja

Ia pun juga meminta jika tindakan pangdam dinilai salah agar tidak digeneralisir sebagai sikap semua personel TNI. Sebab, menurut Gatot, tidak semua TNI bersikap seperti itu.

"Jangan seolah semua TNI. Ini perlu saya ingatkan. TNI masih seperti dulu, rakyat adalah ibu kandungnya, dan TNI perlu rakyat," ucap dia.

Sejumlah prajurit TNI sebelumnya melakukan pencopotan spanduk baliho milik FPI maupun Rizieq Shihab di wilayah Jakarta pada, Jumat (20/11/2020).

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman menjelaskan, sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho Rizieq Shihab yang dipasang tanpa izin. Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho-baliho tersebut.

Karena itu, TNI langsung turun tangan membantu pencopotan spanduk dan baliho Rizieq Shihab.

Dudung pun mengakui bahwa ia sudah memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho FPI maupun Rizieq Shihab yang tersebar di Ibu Kota.

Dudung menyampaikan itu saat dikonfirmasi soal beredarnya sebuah video yang menunjukkan sejumlah pasukan berbaju loreng mencopot baliho Rizieq Shihab.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq, itu perintah saya, karena berapa kali Satpol PP menurunkan (baliho), dinaikkan lagi," kata Dudung di Monas, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: FPI Klaim Rizieq Shihab Sudah Tes Swab, Hasilnya Negatif Covid-19

Pangdam Jaya juga membenarkan adanya patroli pasukan TNI dengan kendaraan taktis di Petamburan III, dekat markas FPI.

Hal itu menjawab video pergerakan pasukan yang beredar di media sosial.

Menurut Pangdam Jaya, giat pasukan TNI di Petamburan itu memang kegiatan patroli rutin untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Dudung lalu mengingatkan Rizieq Shihab dan FPI akan ada konsekuensi jika mencoba mengganggu persatuan di wilayah Kodam Jaya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

PKB Klaim Sejalan dengan NU, Ketum PBNU Minta Politik Identitas Diakhiri

Nasional
Minta Duplik Diterima, Penasihat Hukum Kuat Ma'ruf Memohon Hakim Tolak Replik Jaksa

Minta Duplik Diterima, Penasihat Hukum Kuat Ma'ruf Memohon Hakim Tolak Replik Jaksa

Nasional
PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk 'Kepentingan Politik'

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai PKB untuk "Kepentingan Politik"

Nasional
Polri Tugaskan 15 Anggotanya ke KPK, Dirtipikor: Harus Jadi Penyidik Berintegritas

Polri Tugaskan 15 Anggotanya ke KPK, Dirtipikor: Harus Jadi Penyidik Berintegritas

Nasional
Pengamat: Beda dari PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Pengamat: Beda dari PKS, buat Demokrat, AHY Cawapres Harga Mati untuk Anies

Nasional
Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Kasus Indosurya dan Pembaruan Hukum Kejahatan Korupsi

Nasional
Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Sandiaga Sebut Rahasia Perjanjian Anies-Prabowo di Tangan Fadli Zon dan Sufmi Dasco

Nasional
Berbagai Tanggapan Jaksa atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Berbagai Tanggapan Jaksa atas Nota Pembelaan Ferdy Sambo dkk...

Nasional
Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo pada Pilgub DKI 2017

Anies Disebut Sudah Lunasi Utang ke Prabowo pada Pilgub DKI 2017

Nasional
Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Menengok Perjanjian Politik Anies Baswedan dan Prabowo yang Diungkit Sandiaga Uno

Nasional
Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Jokowi Akan Hadiri HUT Ke-8 PSI Malam Ini

Nasional
Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasdem Sebut Dukungan PKS ke Anies Beri Kepastian Pembentukan Koalisi Perubahan

Nasional
Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Kantongi Dukungan PKS dan Demokrat, Anies Disarankan Segera Tunjuk Cawapres

Nasional
Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Menko PMK: Dana Penanggulangan Kemiskinan Tak Sampai Rp 500 Triliun

Nasional
Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Soal Rencana Kenaikan Biaya Haji, Ketum PBNU: Kalau Ndak Mampu, Ndak Usah Haji Ndak Apa, Ndak Dosa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.