Kompas.com - 26/11/2020, 16:07 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, masih ada 884.904 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020 yang belum merekam e-KTP.

Sementara, total jumlah pemilih dalam DPT Pilkada 2020 yaitu sebanyak 100.359.152 orang.

"Dukcapil sudah berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan rekonsiliasi dan sinkronisasi dengan data SIAK, hasilnya pada 25 November turun menjadi 884.904 (orang). Jadi lebih kurang 0,88 persen (belum merekam e-KTP)," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (26/11/2020).

Tito mengatakan, Kemendagri telah melakukan evaluasi dengan menggelar rapat bersama KPU dan Bawaslu untuk menyepakati dokumen identitas yang bisa dipakai masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

Baca juga: Bawaslu Masih Temukan Data Ganda di DPT Pilkada 2020

Selain e-KTP, masyarakat bisa menunjukkan surat keterangan telah merekam e-KTP.

"Poin pentingnya adalah kami ingin menyamakan persepsi dokumen apa yang bisa menjadi pegangan para pemilih. Disepakati adalah dokumen e-KTP atau suket telah merekam e-KTP. Itu dua dokumen tersebut," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemendagri juga telah menggelar rapat bersama Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI yang turut dihadiri Ketua KPU dan Ketua Bawaslu serta seluruh jajaran di daerah membahas soal daftar pemilih.

Berdasarkan hasil rapat, disimpulkan sejumlah alasan mengapa masih ada 0,88 persen pemilih di DPT Pilkada 2020 yang belum merekam e-KTP.

Pertama, kata Tito, masih minimnya sosialisasi perekaman e-KTP sebagai dokumen identitas untuk menggunakan hak pilih.

Baca juga: Warga Tangsel yang Tak Masuk DPT Tetap Bisa Mencoblos pada Pilkada, asalkan...

Kedua, Dinas Dukcapil di daerah-daerah kurang efektif mengakomodasi masyarakat yang ingin merekam e-KTP.

"Sehingga ada yang mau merekam tapi karena mungkin overload atau mungkin masalah mentalitas, birokrasi, dan lain-lain jadi tidak terakomodasi," kata Tito.

Ketiga, ada juga sebagian masyarakat yang memang tidak ingin menggunakan hak pilihnya, sehingga merekam e-KTP bukan prioritas.

"Bisa juga memang masyarakat yang memiliki hak pilih tidak jadi prioritas bagi mereka untuk melakukan perekaman e-KTP atau suket karena mereka memang tidak ingin memilih," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka

Nasional
Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Oktober, Fitur PeduliLindungi Ada di Gojek, Tokopedia, hingga Jaki

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Dijemput KPK, MKD: Di Luar Dugaan Kami

Nasional
Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Wapres Ingatkan Revisi UU ASN Jangan Sampai Lemahkan Reformasi Birokrasi

Nasional
Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Kuasa Hukum ICW dan Fatia Datangi Komnas HAM, Minta Perlindungan Pekerja HAM

Nasional
Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Dijemput Penyidik KPK, Azis Syamsuddin Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Puan: Vaksin Kita Banyak, Jangan Sampai Tidak Disuntikkan

Nasional
Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Ketua KPK: Azis Syamsuddin Sudah Dibawa ke Gedung KPK

Nasional
Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Kemenkes: Hampir 9.000.000 Orang yang Gunakan PeduliLindungi

Nasional
Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Epidemiolog Sebut Masih Banyak Masyarakat di Papua Percaya Covid-19 dari Roh Jahat

Nasional
Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Beri Apresiasi Atlet Paralimpiade, Mensos Risma Janji Bangun Tempat Latihan

Nasional
KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

KTP Dinilai Bisa Jadi Alternatif agar Warga Bisa Beraktivitas meski Tak Punya Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.