Konsorsium Pembaruan Agraria Tolak Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menolak rencana relokasi pemukiman masyarakat di Pulau Komodo untuk pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Di mana rencana relokasi pemukiman warga sudah mencuat sejak 2019.

"Posisi kami tentu sampai sekarang akan menolak pemaksaan relokasi warga dari lokasi, apakah itu di Pulau Rinca, Pulau Padar, di manapun," ujar Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers virtual, Rabu (25/11/2020).

Dewi mengatakan, masyarakat Pulau Komodo selama ini sudah mengalah terhadap kebijakan negara yang berkaitan langsung terhadap kemaslahatan Pulau Komodo.

Baca juga: Relokasi UMKM Pulau Komodo Dikhawatirkan Berdampak Buruk Terhadap Perekonomian Masyarakat

Misalnya, ketika pemerintah menetapkan Pulau Komodo dan Pulaun Rinca sebagai taman nasional pada 1980.

Akibat penetapan itu, tak sedikit warga terpaksa angkat kaki dari pemukimannya. Semula berada di wilayah pedalaman kini berpindah ke area pinggiran Pulau Komodo.

Di sisi lain, Dewi juga mengkhawatirkan rencana relokasi ini akan berdampak buruk terhadap sosial-politik warga.

Jika itu terjadi, warga yang berlatarbelakang sebagai nelayan tradisional, petani, hingga peladang akan kehilangan sumber pendapatannya.

Baca juga: Dedi Mulyadi: Pengembangan Pulau Komodo Timbulkan Kecemasan Lain Warga Lokal

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah supaya mengaji ulang dan wajib melibatkan masyarakat setempat dalam mengambil keputusan mengenai proyek pembangunan di Pulau Komodo.

"Jadi bisa kita bayangkan kalau proyek super premium ini dibuka tanpa ada transparansi, keputusan yang legitimed, dampak sosialnya akan lebih luas, petani, nelayan tradisional, peladang akan terdampak," tegas Dewi.