Kompas.com - 23/11/2020, 21:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) Shana Fatina menegaskan, tidak ada rencana memindahkan desa atau kampung masyarakat di Pulau Komodo untuk pengembangan kawasan wisata di Taman Nasional (TN) Komodo.

"Terkait pemindahan. Saya pikir tidak ada lagi di sana untuk pemindahan desa Komodo untuk dijauhkan dari kawasannya. Saya pikir sejauh ini tidak ada rencana itu," kata Shana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI, Senin (23/11/2020).

Sebaliknya, kata dia, saat ini pemerintah tengah merencanakan untuk mendesain desa adat sebagai salah satu unggulan wisata di TN Komodo.

Baca juga: Pimpinan Komisi IV: Pembangunan Taman Nasional Tak Boleh Bertentangan dengan Keinginan Komodo

Ia mengatakan, desa adat di Pulau Komodo akan dibuat sebagai pilihan alternatif aktivitas wisata selain melihat komodo.

Adapun desa akan dikelola langsung oleh masyarakat setempat. 

"Bahkan yang didesain ke depan adalah bagaimana wisata desa yang dikelola oleh masyarakat desa itu menjadi keunggulan dari berwisata ke TN Komodo. Tidak cuma lihat komodo, tapi juga bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat setempat," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengingatkan, pembangunan kawasan wisata alam di Taman Nasional (TN) Komodo tidak boleh menyingkirkan penduduk setempat atau lokal.

"Ini hal yang harus jadi pokok perhatian utama, jangan sampai pengembangan pembangunan, pengembangan potensi wisata menyingkirkan penduduk setempat," kata Dedi saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan akademisi, Senin.

Adapun bahasan pada rapat tersebut mengenai Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga: Anggota Komisi IV: Pembangunan Kawasan Wisata TN Komodo Tidak Diperlukan

Menurut Dedi, pengelolaan taman wisata biasanya akan dilakukan oleh pihak swasta.

Di satu sisi, hal itu baik untuk mendorong wisatawan hadir karena adanya penyematan kata "premium" di dalam rencana pengembangan wisata di Labuan Bajo termasuk TN Komodo.

Namun, di sisi lain, dampak dari rencana pengembangan itu berpotensi merugikan masyarakat, seperti hilangnya akses ekonomi.

"Akses untuk berjualan, karena kan kelasnya premium. Masyarakat lokal belum tentu bisa memahami selera dari seluruh produk lokal di situ untuk dijual ke kaum premium," ujar dia. 

"Karena kan kalau sudah berubah jadi swasta, itu lapak jadi mahal," kata dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Fadli Zon Kenang Saat Gerindra Mati-matian Dukung Anies Jadi Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Istri dan Anak Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan, Ini Kata KPK

Nasional
Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Nasional
Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Nasional
Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasional
Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu agar Lebih Maju

Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu agar Lebih Maju

Nasional
KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

Nasional
Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Nasional
Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Nasional
KPK Telah Periksa 16 Saksi Suap Pembelian Airbus Garuda Indonesia

KPK Telah Periksa 16 Saksi Suap Pembelian Airbus Garuda Indonesia

Nasional
Saat Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Keluarga Brigadir J Jelang Persidangan...

Saat Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Keluarga Brigadir J Jelang Persidangan...

Nasional
Waketum Golkar Sebut Pernyataan Akbar Tanjung ke Anies Sebatas Ucapan Selamat

Waketum Golkar Sebut Pernyataan Akbar Tanjung ke Anies Sebatas Ucapan Selamat

Nasional
Puan Maharani Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

Puan Maharani Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

Nasional
TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.