Dirut BOPLBF: Tak Ada Rencana Pemindahan Desa, Warga Komodo Tetap di Pulau Komodo

Kompas.com - 23/11/2020, 21:16 WIB
Wisatawan menyaksikan komodo di habitat aslinya BBC News IndonesiaWisatawan menyaksikan komodo di habitat aslinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) Shana Fatina menegaskan, tidak ada rencana memindahkan desa atau kampung masyarakat di Pulau Komodo untuk pengembangan kawasan wisata di Taman Nasional (TN) Komodo.

"Terkait pemindahan. Saya pikir tidak ada lagi di sana untuk pemindahan desa Komodo untuk dijauhkan dari kawasannya. Saya pikir sejauh ini tidak ada rencana itu," kata Shana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI, Senin (23/11/2020).

Sebaliknya, kata dia, saat ini pemerintah tengah merencanakan untuk mendesain desa adat sebagai salah satu unggulan wisata di TN Komodo.

Baca juga: Pimpinan Komisi IV: Pembangunan Taman Nasional Tak Boleh Bertentangan dengan Keinginan Komodo

Ia mengatakan, desa adat di Pulau Komodo akan dibuat sebagai pilihan alternatif aktivitas wisata selain melihat komodo.

Adapun desa akan dikelola langsung oleh masyarakat setempat. 

"Bahkan yang didesain ke depan adalah bagaimana wisata desa yang dikelola oleh masyarakat desa itu menjadi keunggulan dari berwisata ke TN Komodo. Tidak cuma lihat komodo, tapi juga bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat setempat," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengingatkan, pembangunan kawasan wisata alam di Taman Nasional (TN) Komodo tidak boleh menyingkirkan penduduk setempat atau lokal.

"Ini hal yang harus jadi pokok perhatian utama, jangan sampai pengembangan pembangunan, pengembangan potensi wisata menyingkirkan penduduk setempat," kata Dedi saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan akademisi, Senin.

Adapun bahasan pada rapat tersebut mengenai Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga: Anggota Komisi IV: Pembangunan Kawasan Wisata TN Komodo Tidak Diperlukan

Menurut Dedi, pengelolaan taman wisata biasanya akan dilakukan oleh pihak swasta.

Di satu sisi, hal itu baik untuk mendorong wisatawan hadir karena adanya penyematan kata "premium" di dalam rencana pengembangan wisata di Labuan Bajo termasuk TN Komodo.

Namun, di sisi lain, dampak dari rencana pengembangan itu berpotensi merugikan masyarakat, seperti hilangnya akses ekonomi.

"Akses untuk berjualan, karena kan kelasnya premium. Masyarakat lokal belum tentu bisa memahami selera dari seluruh produk lokal di situ untuk dijual ke kaum premium," ujar dia. 

"Karena kan kalau sudah berubah jadi swasta, itu lapak jadi mahal," kata dia. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X