Dirut BOPLBF: Tak Ada Rencana Pemindahan Desa, Warga Komodo Tetap di Pulau Komodo

Kompas.com - 23/11/2020, 21:16 WIB
Wisatawan menyaksikan komodo di habitat aslinya BBC News IndonesiaWisatawan menyaksikan komodo di habitat aslinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOPLBF) Shana Fatina menegaskan, tidak ada rencana memindahkan desa atau kampung masyarakat di Pulau Komodo untuk pengembangan kawasan wisata di Taman Nasional (TN) Komodo.

"Terkait pemindahan. Saya pikir tidak ada lagi di sana untuk pemindahan desa Komodo untuk dijauhkan dari kawasannya. Saya pikir sejauh ini tidak ada rencana itu," kata Shana dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI, Senin (23/11/2020).

Sebaliknya, kata dia, saat ini pemerintah tengah merencanakan untuk mendesain desa adat sebagai salah satu unggulan wisata di TN Komodo.

Baca juga: Pimpinan Komisi IV: Pembangunan Taman Nasional Tak Boleh Bertentangan dengan Keinginan Komodo

Ia mengatakan, desa adat di Pulau Komodo akan dibuat sebagai pilihan alternatif aktivitas wisata selain melihat komodo.

Adapun desa akan dikelola langsung oleh masyarakat setempat. 

"Bahkan yang didesain ke depan adalah bagaimana wisata desa yang dikelola oleh masyarakat desa itu menjadi keunggulan dari berwisata ke TN Komodo. Tidak cuma lihat komodo, tapi juga bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat setempat," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengingatkan, pembangunan kawasan wisata alam di Taman Nasional (TN) Komodo tidak boleh menyingkirkan penduduk setempat atau lokal.

"Ini hal yang harus jadi pokok perhatian utama, jangan sampai pengembangan pembangunan, pengembangan potensi wisata menyingkirkan penduduk setempat," kata Dedi saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI dengan akademisi, Senin.

Adapun bahasan pada rapat tersebut mengenai Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Alam Loh Buaya di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga: Anggota Komisi IV: Pembangunan Kawasan Wisata TN Komodo Tidak Diperlukan

Menurut Dedi, pengelolaan taman wisata biasanya akan dilakukan oleh pihak swasta.

Di satu sisi, hal itu baik untuk mendorong wisatawan hadir karena adanya penyematan kata "premium" di dalam rencana pengembangan wisata di Labuan Bajo termasuk TN Komodo.

Namun, di sisi lain, dampak dari rencana pengembangan itu berpotensi merugikan masyarakat, seperti hilangnya akses ekonomi.

"Akses untuk berjualan, karena kan kelasnya premium. Masyarakat lokal belum tentu bisa memahami selera dari seluruh produk lokal di situ untuk dijual ke kaum premium," ujar dia. 

"Karena kan kalau sudah berubah jadi swasta, itu lapak jadi mahal," kata dia. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Jasad Pria Tanpa Identitas Ditemukan di Kali Dekat Jembatan Dewi Sartika Depok

Nasional
Jokowi dan 'Corona End Game'

Jokowi dan "Corona End Game"

Nasional
Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Tanggapi Penolakan PPKM, Mahfud MD: Pemerintah Harus Ambil Keputusan, Semua Saran Sudah Didengar

Nasional
Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Nasional
Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Nasional
Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Nasional
Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Nasional
Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Nasional
Ada Imbauan Aksi 'Jokowi End Game', Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Ada Imbauan Aksi "Jokowi End Game", Lalu Lintas dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Nasional
Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Nasional
UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Menkominfo: Tertib Protokol 3M dan Siap di Vaksin, Kunci Penanganan Pandemi Covid-19

Menkominfo: Tertib Protokol 3M dan Siap di Vaksin, Kunci Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X