Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kompas.com - 24/11/2020, 18:45 WIB
Ketua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia ( Formappi) Lucius Karus mengkritisi rencana revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurutnya, ada kepentingan politik yang menjadi latar belakang rencana revisi UU BPK tersebut.

"Kenapa kita sangat khawatir kalau itu harus dilakukan sekarang? Kita tahu ada hubungan kekerabatan misalnya antara anggota BPK misalnya pimpinan fraksi di DPR," kata Lucius dalam Webinar bertajuk "Potret Kinerja Legislasi 2021 di Tengah Ancaman Pandemi dan Kemunduran Demokrasi" Selasa (24/11/2020).

"Itu yang kemudian membuat kita sangat khawatir usulan ini kemudian didorong orang per orang di BPK dan lalu disambut oleh DPR," imbuh dia. 

Menurut dia, revisi UU BPK belum penting dilakukan pada tahun depan. Sebab, masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting dan harus diurus DPR bersama Pemerintah melalui pelaksanaan fungsi legislasi.

"Saya kira revisi UU seperti UU BPK ini sangat tidak penting untuk dilakukan dalam waktu dekat dan bahkan dalam periode pemerintahan ini," ujarnya.

Baca juga: Baleg: 38 RUU Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Terlebih, imbuh dia, jika revisi dilakukan tanpa adanya evaluasi atau kajian serius terhadap kelembagaan BPK.

Selain itu, Lucius pun menyoroti empat poin di dalam rencanan revisi tersebut, yaitu terkait batas usia menjadi anggota BPK ditulis 70 tahun; periodesasi 2 kali seperti tertuang dalam UU BPK dihilangkan; anggota BPK dipilih secara collective collegial dan BPK boleh mengelola anggaran sendiri.

"Revisi bukan untuk memperkuat lembaga, tapi justru untuk menggerogoti penguatan kelembagaan," ucapnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Lembaga Pemasyarakatan dan RUU Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas dalam rapat dengan Menkumham Yasonna Laoly terkait penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, secara virtual, Senin (23/11/2020).

"Ada 3 RUU yang masuk Prolegnas 2020 untuk usulan ( Prolegnas prioritas) 2021 dikeluarkan, RKUHP, RUU PAS, dan RUU tentang BPK," kata Supratman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X