Kasus Proyek SPAM, KPK Panggil Hakim Pengadilan Agama Bogor sebagai Saksi

Kompas.com - 24/11/2020, 12:02 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap hakim Pengadilan Agama Bogor Ida Zulfatria, Selasa (24/11/2020).

Ida akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM) di Kementerian PUPR tahun anggaran 2017-2018.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RD (mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa.

Baca juga: 3 Pegawai BPK Dipanggil KPK Terkait Kasus SPAM

Selain Ida, penyidik juga memeriksa satu orang saksi lain yaitu seorang wiraswasta bernama Dipo Nurhadi Ilham.

Dipo Nurhadi diketahui merupakan anak Rizal Djalil dan juga politisi Partai Amanat Nasional.

Dipo Nurhadi sebelumnya sudah sempat dipanggil sebagai saksi pada Kamis (3/10/2019) dan Ida pernah dipanggil sebagai saksi pada Selasa (1/10/2020).

Baca juga: Kasus SPAM, Dua Pegawai BPK Kembalikan Uang ke KPK

Rizal Djalil dan Komisaris PT Minarta Dutahutama Leonardo Jusminarta Praseyo merupakan dua tersangka baru dalam kasus proyek SPAM.

Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan yang melibatkan sejumlah pejabat Kementerian PUPR.

Dalam pengembangan perkara, ditemukan dugaan aliran dana 100.000 dollar Singapura dari Leonardo kepada Rizal Djalil.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar yang ditawarkan Rizal kepada Leonardo.

Baca juga: KPK Panggil Rizal Djalil sebagai Tersangka Dugaan Suap Proyek SPAM

Sebagai pihak yang diduga menerima suap, Rizal disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Leonardo sebagai pihak yang diduga memberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan yang berlangsung pada 28 Desember 2018 lalu. Pihak-pihak yang terjaring dalam OTT itu semuanya telah divonis bersalah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Jokowi: Kita Bersyukur RI Bisa Kendalikan Krisis Pandemi dan Ekonomi

Nasional
Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Laksana Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

Pemerintah Diminta Perbaiki Tata Laksana Karantina Bagi WNI dari Luar Negeri

Nasional
PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

PPATK Sebut Ada Transaksi Lintas Negara pada Rekening FPI

Nasional
Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Kominfo: RUU Perlindungan Data Pribadi Beri Publik Rasa Aman di Ruang Digital

Nasional
Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Otoritas Independen Diperlukan untuk Pastikan Efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Menilik 4 Kasus Rizieq Shihab: dari Baru Dilaporkan hingga Sudah Dilimpahkan ke Jaksa

Nasional
Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Presiden Jokowi: Literasi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Rendah

Nasional
Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Faskes Diminta Antisipasi Kejadian Syok Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Tes Covid-19 Tak Hentikan Penularan, Tak Bisa Jadi Alasan Gelar Acara

Nasional
Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Wapres: Pengelolaan Wakaf Uang Harus Profesional dan Modern

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi Resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah

Nasional
Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Masyarakat Diimbau Tak Gelar Acara dengan Dalih Sudah Tes Covid-19

Nasional
 Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Jokowi: Pemanfaatan Wakaf Jangan Hanya untuk Ibadah, tapi Juga Sosial-Ekonomi

Nasional
Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Gerakan Nasional Wakaf Uang Diluncurkan, Wapres: Tanda Dimulainya Transformasi Wakaf

Nasional
Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X