Kompas.com - 19/11/2020, 17:00 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaGedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian atau judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dengan pemohon Koalisi Selamatkan Konstitusi, pada Kamis (19/11/2020).

Sidang dipimpin oleh majelis hakim Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams dan Manahan M. P Sitompul.

Dalam sidang tersebut Koalisi Selamatkan Konstitusi memohon pengujian formil dan materiil terhadap UU MK hasil revisi.

Baca juga: Ramai-ramai Gugat UU MK: dari Soal Usia Hakim, Masa Jabatan, hingga Halangi Jadi Ketua MK

Terkait uji formil, koalisi mengungkap beberapa pelanggaran konstitusional yang dilakukan dalam pembentukan UU MK.

"Bahwa pada pengujian formil pemohon mempersoalkan pelanggaran konstitusional," kata salah satu pemohon, Kurnia Ramadhana, dalam sidang secara virtual.

Kurnia yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap lima pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh pembuat undang-undang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pelanggaran pertama adalah pembuat UU melakukan penyelundupan hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK.

Baca juga: Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi Resmi Ajukan Uji Materi UU MK

Kemudian pelanggaran kedua adalah revisi UU MK tidak memenuhi syarat carry-over yang telah ditentukan DPR.

Ketiga, revisi UU MK melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Keempat, revisi UU MK tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

"Dan naskah akademik hanya formalitas belaka," ujar Kurnia.

Sementara, pelanggaran kelima adalah proses pembahasan yang dilakukan secara tertutup, tidak melibatkan publik, tergesa-gesa, dan tidak memperlihatkan sense of crisis pandemi Covid-19.

Baca juga: Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi Ajukan Uji Formil dan Materi UU MK

Adapun perkara ini diajukan oleh tujuh pemohon yakni Raden Violla Reininda Hafidz, Muhammad Ihsan Maulana, Rahma Mutiara, Korneles Materay, Beni Kurnia Illahi, Giri Ahmad Taufik dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh.

Sebelumnya, DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (1/9/2020) lalu.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Perpanjangan PPKM hingga 4 Oktober, Ini Aturan Naik Pesawat hingga Kereta

Nasional
Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Hasto Sebut Kader PDI-P yang Ikut-ikutan Deklarasi Capres akan Diberi Sanksi

Nasional
PPKM Jawa-Bali Level 2-3: Durasi Makan di Warung 60 Menit, Beroperasi hingga Pukul 21.00

PPKM Jawa-Bali Level 2-3: Durasi Makan di Warung 60 Menit, Beroperasi hingga Pukul 21.00

Nasional
Perpanjangan PPKM, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Boleh Masuk Tempat Wisata

Perpanjangan PPKM, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Belum Boleh Masuk Tempat Wisata

Nasional
PPKM Level 2-3 Jawa-Bali: Resto-Kafe Malam Hari Beroperasi Pukul 18.00-00.00

PPKM Level 2-3 Jawa-Bali: Resto-Kafe Malam Hari Beroperasi Pukul 18.00-00.00

Nasional
Helm '335' dan Sederet Kenangan Panglima TNI Saat Jalani Pendidikan Akmil

Helm "335" dan Sederet Kenangan Panglima TNI Saat Jalani Pendidikan Akmil

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali yang Berlaku hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali yang Berlaku hingga 4 Oktober 2021

Nasional
PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan Diperpanjang, Ini Rincian Wilayahnya

PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan Diperpanjang, Ini Rincian Wilayahnya

Nasional
Daftar Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 Hingga 4 Oktober

Daftar Kabupaten/Kota di Pulau Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 3 Hingga 4 Oktober

Nasional
Fakta Menarik Fit and Proper Test Calon Hakim Agung, Kasus Ahok hingga Hukuman Mati

Fakta Menarik Fit and Proper Test Calon Hakim Agung, Kasus Ahok hingga Hukuman Mati

Nasional
PPKM Luar Jawa Bali Diperpanjang, Ini 5 Daerah di NTT yang Berkatagori Level 3

PPKM Luar Jawa Bali Diperpanjang, Ini 5 Daerah di NTT yang Berkatagori Level 3

Nasional
Napoleon Bonaparte Diduga Aniaya Muhammad Kece, Mulai dari Dipukuli hingga Dilumuri Kotoran

Napoleon Bonaparte Diduga Aniaya Muhammad Kece, Mulai dari Dipukuli hingga Dilumuri Kotoran

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Larang Anak di Bawah 12 Tahun ke Bioskop

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Pemerintah Larang Anak di Bawah 12 Tahun ke Bioskop

Nasional
Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Vonis M Syahrial Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Ini Daftar Daerah PPKM Level 3 di Pulau Sumatera hingga 4 Oktober

Ini Daftar Daerah PPKM Level 3 di Pulau Sumatera hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.