Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa, Nizar Dahlan Serahkan Bukti Baru

Kompas.com - 16/11/2020, 15:45 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nizar Dahlan menyerahkan barang bukti tambahan atas laporannya terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Nizar mengatakan, barang bukti itu diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ia dipanggil selaku pelapor dugaan gratifikasi Suharso, Senin (16/11/2020).

"Ini tadi saya dipanggil ke KPK untuk menambah barang-barang bukti hasil laporan pertama dahulu tentang gratifikasi yang dilakukan oleh Plt. Ketua Umum PPP merangkap Menteri Bappenas Suharso Monoarfa. Tadi saya menambahkan barang-barang bukti itu," kata Nizar di Gedung Merah Putih KPK, Senin, dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: KPK Panggil Pelapor Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa

Nizar menyatakan, barang bukti yang diserahkan berupa surat dari Bappenas yang menginformasikan bahwa Suharso melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah.

Padahal, menurut Nizar, kunjungan Suharso ke Semarang itu untuk bertemu dengan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia.

"Pesawat pribadi itu dipinjam, dan itu saya juga menyerahkan barang bukti ada surat dari Bappenas, ya, surat pemberitahuan Bappenas bahwa Menteri Bappenas melakukan kunjungan dinas ke Semarang. Padahal, itu di Semarang ada pertemuan DPW PPP seluruh Indonesia. Makanya, itu bohong dia," ujar Nizar.

Baca juga: KPK: Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Suharso Monoarfa Masih Dalam Verifikasi

Dalam laporan Nizar, Suharso diduga menerima gratifikasi dalam bentuk pinjaman pesawat jet pribadi saat melakukan kunjungan ke Aceh dan Medan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai, laporan yang disampaikan Nizar ke KPK terkait dugaan gratifikasi mengada-ada dan didasari oleh ketidaksenangan.

Sosok Nizar Dahlan, kata Arsul, dahulunya adalah kader Partai Bulan Bintang (PBB). Setelah keluar dari PBB, Nizar pindah ke PPP.

"Karena ketidaksenangan akibat ada permintaan yang tidak dipenuhi," kata Arsul, tanpa mengungkap permintaan Nizar yang dimaksud.

Baca juga: Saat Suharso Monoarfa Dilaporkan Kader PPP Atas Dugaan Gratifikasi Pesawat Jet Pribadi



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Maret: Ada 64.914 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 8 Maret: Ada 64.914 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Menkes: Tambah 4 Kasus Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7

Menkes: Tambah 4 Kasus Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Menengok Kesiapan Swasta Tangani Karhutla 2021

Menengok Kesiapan Swasta Tangani Karhutla 2021

BrandzView
Berlaku Mulai Besok, Perpanjangan PPKM Diharapkan Tekan Laju Penularan Covid-19

Berlaku Mulai Besok, Perpanjangan PPKM Diharapkan Tekan Laju Penularan Covid-19

Nasional
UPDATE 8 Maret: Bertambah 8.725, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.203.381 Orang

UPDATE 8 Maret: Bertambah 8.725, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.203.381 Orang

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Bertambah 281 dalam Sehari, Total 37.547

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Bertambah 281 dalam Sehari, Total 37.547

Nasional
Saksi Ungkap Aliran 'Fee' dari Vendor Bansos Covid-19 ke Okum di BPK

Saksi Ungkap Aliran "Fee" dari Vendor Bansos Covid-19 ke Okum di BPK

Nasional
Pegang SK Kemenkumham, KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

Pegang SK Kemenkumham, KPU: Sampai Saat Ini Demokrat Masih Dipimpin AHY

Nasional
UPDATE: Tambah 6.894, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.386.556 Orang

UPDATE: Tambah 6.894, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.386.556 Orang

Nasional
Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro 14 Hari, Berlaku 9-22 Maret 2021

Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro 14 Hari, Berlaku 9-22 Maret 2021

Nasional
Peringati Hari Perempuan Internasional, Wakil Ketua DPR Harap Perempuan Indonesia Berani Gapai Cita-cita

Peringati Hari Perempuan Internasional, Wakil Ketua DPR Harap Perempuan Indonesia Berani Gapai Cita-cita

Nasional
AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

Nasional
Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Puan Harap Vaksinasi Covid-19 Dapat Menjangkau Seluruh Elemen Masyarakat

Nasional
Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Hari Perempuan, Kompolnas Minta Polri Tambah Anggaran untuk Unit Perempuan dan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X