Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Curiga Penolakan KAMI di Sejumlah Daerah Digerakkan Aktor Negara

Kompas.com - 15/11/2020, 13:59 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS), M Nasir Djamil mencurigai adanya keterlibatan aktor negara yang mengorganisasi penolakan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di sejumlah daerah.

"Saya pikir penolakan itu pasti berkorelasi dengan aktor yang ada di negara ini. Ada aktor negara, saya enggak katakan Istana ya, nanti kena delik lagi," ujar Nasir dalam diskusi virtual, Minggu (15/11/2020).

Nasir meyakini adanya campur tangan aktor negara karena masifnya penolakan deklarasi KAMI di sejumlah daerah.

Baca juga: Kronologi Pembubaran Acara Deklarasi KAMI di Jambi

Apalagi, deklarasi KAMI juga kerap dihalang-halangi aparat kepolisian dan sejumlah elemen masyarakat.

Menurut dia, keterlibatan massa dalam menolak deklarasi KAMI tak mungkin digerakan oleh orang tidak jelas.

"Enggak mungkin mereka diorganisasi orang yang tidak jelas, pasti ada aktor negara ikut melakukan ini dalam upaya menolak kehadiran KAMI di beberapa tempat, pasti ada yang ngorganisir," kata Nasir Djamil.

Nasir juga meyakini Presidium KAMI, Gatot Nurmantyo mengetahui siapa dalang yang mengorganisir penolakan KAMI di sejumlah daerah.

Baca juga: Polda Jambi Bantah Disebut Membubarkan Deklarasi KAMI

Menurut dia, Gatot yang notabene merupakan mantan Panglima TNI pasti mempunyai relasi luas untuk memberikan informasi siapa dalang di balik penolakan KAMI.

"Tentu beliau tahu siapa yang menggerakan ini, relasinya dan kaitannya," kata dia.

Deklarasi KAMI belakangan ini memang mendapat penolakan dari elemen masyarakat yang kerap berujung pembubaran di sejumlah daerah, mulai dari Surabaya, Karawang, hingga Riau.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com