Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap Gatot Terkait Pemberian Bintang Mahaputera Dinilai Masih Abu-abu

Kompas.com - 15/11/2020, 12:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai, sikap mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo masih abu-abu terkait apakah akan menerima penghargaan Bintang Mahaputera dari Negara atau tidak. Menurut Ray Rangkuti, hingga kini Gatot belum memberikan keputusan apa yang akan diambil.

"Saya secara pribadi kurang mengerti langkah yang diambil oleh Pak Gatot ini. Di satu sisi, beliau tidak menyatakan dengan tegas tidak menerima, tapi secara bersamaan juga tidak hadir ke Istana untuk menerima penghargaan itu. Jadi menurut saya sikap Pak Gatot kelihatan abu-abu," kata Ray dalam diskusi virtual bertajuk "Diundang Istana, Mantan Panglima ke Mana?" Minggu (15/11/2020).

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tak Hadiri Anugerah Bintang Mahaputera Dinilai Bentuk Penolakan Halus

Ia menjelaskan, seharusnya Gatot bisa mengambil sikap menerima atau tidak penghargaan tersebut. Jika tak menerima, kata dia, Gatot bisa mengutarakan alasannya tidak menerima penghargaan tersebut.

"Misalnya, saya merasa tidak berhak menerima itu. Kan selesai kalau begitu. Tapi kan kalau mau menerima ya tinggal datang saja ke Istana, gak ada masalah juga," ujarnya.

Kendati demikian, kenyataan yang terjadi adalah Gatot tidak hadir pada saat pemberian penghargaan pada Rabu lalu.

Gatot juga telah memberikan penjelasan ketidakhadirannya melalui surat yang diterima Istana, yaitu tidak hadir karena pelaksanaan penganugerahan dilakaukan di tengah pandemi Covid-19.

Ray berpendapat, Covid-19 bukan menjadi satu-satunya alasan ketidakhadiran Gatot ke Istana.

"Kalau alasan itu ya teknis bangetlah. Gak mungkin juga kan Istana sembrono soal Covid-19, tapi kan yang jadi substansi di sini ada motif lain apa yang terjadi," ujar dia.

Menurut Ray, hingga kini belum ada yang bisa memastikan Gatot menerima atau menolak  penghargaan itu. Semua keputusan, terima atau tidak, ada di tangan Gatot. Sementara, Gatot belum juga memberikan keputusan tersebut.

Baca juga: Gatot Nurmantyo Tetap Dapat Gelar Bintang Mahaputera, Mahfud: Dikirim Melalui Sekretaris Militer

"Ya itu jadinya gak jelas juga. Karena beliau belum pernah menyatakan dengan tegas apakah akan menerima atau tidak," kata Ray.

Gelar Bintang Mahaputera tetap akan dikirim

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo tetap mendapat tanda kehormatan Bintang Mahaputera meski tak hadir dalam upacara penganugerahan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu lalu.

Menurut Mahfud, meski tak hadir dalam upacara, Gatot tetap menyatakan menerima tanda kehormatan itu.

"Oh ya, iya (tetap dapat tanda kehormatan). Nanti dikirim melalui sekretaris militer," kata Mahfud melalui keterangan pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

"Beliau kan mengatakan di sini ya, apa namanya, beliau menyatakan menerima ini (Bintang Mahaputera), hanya tidak bisa hadir penyematannya," ujar Mahfud.

Mahfud menambahkan, Gatot telah mengirim surat ke Istana Negara untuk menyampaikan ketidakhadirannya dalam upacara penganugerahan Bintang Mahaputera.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Jampidsus Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi Lelang Barang Rampasan Negara

Nasional
Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Sindir Kementerian yang Punya 5.000 Aplikasi, Jokowi: Ruwet, Perlu Kita Setop

Nasional
Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Entaskan Defisit Protein Hewani Daerah Pelosok, Dompet Dhuafa Kenalkan Program Tebar Hewan Kurban di Kurbanaval Goes To Hypermart

Nasional
Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Tanggapi Keluhan Ikang Fawzi soal Layanan, Dirut BPJS: Jangan Digeneralisir, Saat Itu Lagi Perbaikan

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: Jaksa KPK Bisa Ajukan Lagi

Nasional
Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah, Jokowi: Tidak Terintegrasi dan Tumpang Tindih

Nasional
Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Kabulkan Eksepsi Gazalba Saleh, Hakim: KPK Tak Dapat Delegasi dari Jaksa Agung

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas', Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Jajak Pendapat Litbang "Kompas", Hanya 18 Persen Responden yang Tahu UU MK Sedang Direvisi

Nasional
Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Caleg PKS Aceh Tamiang Berstatus Buron Kasus Narkoba, Sempat Kabur 3 Minggu

Nasional
Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Jaksa Agung dan Kapolri Duduk Semobil di Tengah Isu Jampidsus Dikuntit Densus

Nasional
Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Eksepsi Diterima, Hakim Perintahkan KPK Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Kejagung Dijaga Polisi Militer Imbas Densus 88 Buntuti Jampidsus, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Momen Gandeng Tangan dengan Jaksa Agung dan Kapolri, Menko Polhukam: Ingat, Sudah Gandengan, Lho...

Nasional
Jajak Pendapat Litbang 'Kompas': 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Jajak Pendapat Litbang "Kompas": 72,6 Persen Responden Minta Pelibatan Masyarakat dalam Revisi UU MK

Nasional
Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Bareskrim Sebut Caleg PKS di Aceh Tamiang Berperan Jadi Pengendali Narkoba

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com