Memajukan Budaya Toleransi

Pertama, pendekatan hukum. Artinya, pemerintah perlu lebih tegas dan konsiten dalam upaya penegakkan hukum hak asasi manusia untuk melarang dan menghukum kejahatan kebencian dan diskriminasi.

Hukum harus dapat memastikan bahwa setiap warga, tanpa membeda-bedakan ras/etnis, asal-usul, agama, golongan, jenis kelamin dan kondisi fisiknya untuk mengakses peluang untuk mewujudkan hak sosial dan ekonomi demi kehidupan yang layak.

Kedua, pendekatan Pendidikan. Hukum diperlukan tetapi tidak cukup untuk melawan intoleransi dan diskriminasi.

Oleh karena itu diperlukan upaya pembentukan karakter dan pembukaan wawasan berpikir melalui proses pendidikan yang berkualitas. (Aguis E, Amborsecz J., 2003: 56).

Ketiga, akses informasi. Salah satu cara pendekatan paling efisien untuk membatasi pengaruh dari kaum yang intoleran dan diskriminatif adalah dengan mempromosikan kebebasan pers dan pluralisme pers.

Melalui akses informasi yang luas masyarakat dapat belajar membedakan antara fakta dan opini yang menghasut.

Keempat, solusi lokal/komunitas. Ketika berhadapan dengan eskalasi intoleransi dan diskriminasi di sekitar kita, warga lokal/komunitas tidak boleh menunggu pemerintah dan apparat keamanan.

Warga lokal/komunitas perlu mengambil inisiatif untuk bermusyawarah dan melakukan dialog secara kekeluargaan untuk meredam sikap intoleransi dan diskriminatif.

Warga lokal/komunitas perlu menyadari bahwa mereka adalah bagian dari solusi. Mereka adalah penentu bagi mati atau hidupnya budaya toleransi demi suatu masyarakat yang damai dan sejahtera.

Kelima, keluarga (rumah tangga) sebagai pilar utama membangun budaya toleransi sekaligus mengajarkan bahwa intoleransi bukanlah watak keluarga Indonesia.

Keenam, menghidupkan semangat gotong royong untuk menekan intoleransi.