Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hasanuddin Wahid
Sekjen PKB

Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Komisi X DPR-RI.

Memajukan Budaya Toleransi

Kompas.com - 15/11/2020, 09:43 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PADA 12 Desember 1996 Sidang Umum Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan agar 16 November menjadi Hari Toleransi sedunia. Keputusan itu terkait dengan Tahun PBB untuk Toleransi 1995.

Diketahui, pada 16 November 1995 negara-negara yang termasuk dalam Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) menandatangani Deklarasi Prinsip Toleransi dan Program Aksi untuk memajukan toleransi pada tahun tertentu.

Dokumen final mengenai toleransi diadopsi oleh KTT PPB pada 2005. Dokumen itu merekomendasikan agar negara-negara dunia meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dengan menghormati kebebasan, mempromosikan rasa hormat, toleransi dan dialog antar budaya.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan juga bahwa toleransi, rasa hormat, pemahaman dan, tentu saja, adopsi keragaman budaya adalah cara manifestasi individualitas dan bentuk ekspresi peradaban yang bermartabat.

Oleh karena itu, setiap negara direkomendasikan untuk menjadikan toleransi sebagai norma dan kebijakan hukum sehingga seluruh warganya menghayatinya sebagai way of life sekaligus hak yang adil.

Visi dari Deklarasi Toleransi adalah terciptanya budaya toleransi dan antidiskriminasi agar setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-haknya, yang asasi, termasuk hak sosial dan ekonomi, tanpa diskriminasi apapun.

Budaya toleransi bertujuan melawan pengaruh yang menyebabkan ketakutan dan pengucilan orang lain. Budaya toleransi harus membantu orang muda mengembangkan kapasitas untuk penilaian independen, pemikiran kritis dan penalaran etis.

Keberagaman agama, bahasa, budaya, dan etnis di dunia kita bukanlah dalih untuk konflik, tetapi merupakan harta yang memperkaya kita semua. (Aguis E, Amborsecz J., Towards a Culture of Tolerance and Peace. 2003: 17-27).

Menduniakan Legacy Gus Dur

Dalam sejarah dunia terdapat banyak tokoh yang memiliki legacy yang kuat berkenaan dengan pembangunan budaya toleransi.

Pada zaman kuno kita mengenal pelopor kebebasan beragama dan penghapusan perbudakan dari Persia, Cyrus II (Cyrus Agung), perluasan hak kewarganegaraan oleh Kaisar Claudius di Roma, dan pengakuan hak multietnis oleh Kaisar Mongolia, Jenghis Khan.

Pada zaman modern, kita mengenal pelopor gerakan antikekerasan dan kesetaraan, Mahatma Gadhi dari India, pejuang antidiskrimnasi Martin Luther King Jr dari Amerika Serikat, pelayan orang miskin lintas agama dan etnis Bunda Teresa dari Calcuta.

Di Indonesia, kita mempunyai Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai tokoh yang memiliki legacy kuat dalam hal toleransi dan anti diskrisminasi.

Pasalnya, Gus Dur mendedikasikan hidupnya untuk mewujudkan nilai-nilai dan way of life Indonesia yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan toleransi.

Masyarakat Indonesia mengenang dan menjuluki Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme dan Toleransi karena keberanian dan konsistensinya membela minoritas, termasuk keturunan Tionghoa dan Muslim Ahmadiyah. Inilah warisan tak ternilai Gus Dur untuk negeri ini.

Cucu pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari ini tidak hanya menganut paham demokrasi dan toleransi. Namun, ia mengamalkannya dalam kesehariannya.

KH Abdurrahman Wahid, awal Agustus 1982.
Kompas/JB Suratno KH Abdurrahman Wahid, awal Agustus 1982.

 

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com