Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dewan Pers: Kami Harap Pemerintah Buka Akses Wartawan Asing di Papua

Kompas.com - 13/11/2020, 21:52 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pers Asep Setiawan mengakui adanya kesulitan bagi wartawan asing untuk melakukan peliputan di provinsi Papua maupun Papua Barat.

Menurut Asep, kesulitan tersebut antara lain terkait izin baik dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, maupun dari pihak keamanan.

“Memang dalam praktiknya apakah itu izin dari Kementerian, kemudian izin keamanan, ini yang kemudian tidak mudah bagi wartawan asing untuk kemudian meliput di sana, bahkan ada kecenderungan dipersulit,” ujar Asep dalam diskusi bertajuk ‘bertahan di tengah pembungkaman’ Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Perampasan Hutan Adat di Papua, Walhi: Siapa yang Sebenarnya Dilindungi Negara?

Asep menduga, salah satu alasan dipersulitnya wartawan asing dalam melakukan peliputan karena kerap mengangkat isu lingkungan.

“Aparat ini kan selalu mengatasnamakan keamanan, berbahaya, dan seterusnya sehingga wartawan asing sulit mendapatkan data dan informasi,” kata dia.

Kendati demikian, Dewan Pers telah melakukan upaya-upaya agar keterbukaan informasi dapat diperoleh wartawan.

Salah satunya yang dilakukan yakni membuat survei indeks kemerdekaan pers.

“Kami melakukan survei indeks kemerdekaan pers setiap tahun, termasuk di provinsi Papua dan Papua Barat, di situ ada rekomendasi kepada pemerintah dan stakeholder untuk membuka akses kepada Papua dan Papua Barat” kata Asep.

Menurut Dewan Pers dengan menutup akses, informasi yang genuine menjadi sulit didapatkan.

Baca juga: Presiden Jokowi: Mulai Hari Ini, Wartawan Asing Bebas ke Papua

Sebab, berita dan laporan yang muncul bisa jadi berbeda akibat terjadi penekanan dari berbagai pihak.

“Kami Dewan Pers berharap pemerintah tentu saja dengan komitmennya jadi tidak langsung menurup akses, kedepan kami selalu mengupayakan pemerintah khususnya melalui kemenkominfo kemudian perhatikan ini,” papar Asep.

“Itu yang bisa dilakukan Dewan Pers saat ini, nanti kalau ada pertemuan di DPR misalnya, kita akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan keterbukaan informasi di semua provinsi tidak terkecuali, termasuk di Papua dan Papua Barat,” tutur dia.

Pada 2015, Presiden Joko Widodo mengatakan, wartawan asing dari negara mana pun diizinkan untuk datang dan meliput di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat.

Selama ini, dua wilayah tersebut tertutup bagi kedatangan dan kegiatan peliputan oleh wartawan asing.

Baca juga: Presiden Jokowi: Mulai Hari Ini, Wartawan Asing Bebas ke Papua

Alasannya, di kedua provinsi di ujung Timur Indonesia masih kerap terjadi konflik dan aksi kekerasan, seperti aksi bersenjata dari kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Mulai hari ini, wartawan asing diperbolehkan dan bebas datang ke Papua, sama seperti (kalau datang dan meliput) di wilayah lainnya," kata Presiden Jokowi, saat menjawab pers, seusai meninjau lahan pertanian di Kampung Wapeko, Kecamatan Kurik, Kabupaten Merauke, Papua, Minggu (10/5/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

Nasional
KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

Nasional
Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Nasional
Ada Bendungan Lolak, Jokowi Harap Produksi Padi di Sulut Meningkat

Ada Bendungan Lolak, Jokowi Harap Produksi Padi di Sulut Meningkat

Nasional
Anies Sepakat dengan PKS dan PDI-P yang Minta Sirekap Dievaluasi, tapi..

Anies Sepakat dengan PKS dan PDI-P yang Minta Sirekap Dievaluasi, tapi..

Nasional
Tak Hanya Susun Kabinet, Prabowo-Gibran Akan Libatkan Jokowi Tentukan Arah Kebijakan Pemerintah

Tak Hanya Susun Kabinet, Prabowo-Gibran Akan Libatkan Jokowi Tentukan Arah Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bertambah, Kini 1.747 TPS di 20 Provinsi Akan Hitung Suara Ulang

Bertambah, Kini 1.747 TPS di 20 Provinsi Akan Hitung Suara Ulang

Nasional
Menhan Australia Temui Prabowo, Bahas Rencana Bangun Armada Terbesar sejak PD II

Menhan Australia Temui Prabowo, Bahas Rencana Bangun Armada Terbesar sejak PD II

Nasional
Ganjar Dorong Hak Angket, Budiman: Mahfud dan PPP Anggap Akan Timbulkan Masalah Baru

Ganjar Dorong Hak Angket, Budiman: Mahfud dan PPP Anggap Akan Timbulkan Masalah Baru

Nasional
Fadli Zon Ajak Parlemen Se-Asia Dukung Keadilan bagi Rakyat Palestina

Fadli Zon Ajak Parlemen Se-Asia Dukung Keadilan bagi Rakyat Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com