Struktur Komite Penanganan Covid-19 Dirombak, Ada Menteri BUMN hingga Ketua KADIN

Kompas.com - 13/11/2020, 20:48 WIB
Presiden Joko Widodo dalam sambutan di gelaran Inovation Indonesia Expo 2020 pada Selasa, 10 November 2020. DOK. MUCHLIS JR/BIRO PRES SEKRETARIAT PRESIDENPresiden Joko Widodo dalam sambutan di gelaran Inovation Indonesia Expo 2020 pada Selasa, 10 November 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merombak struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Struktur yang baru dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020.

Aturan ini merevisi Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sebelumnya terbit pada Juli 2020.

Adapun, Perpres hasil revisi diteken Jokowi pada Selasa, 10 November 2020.

Baca juga: DPR Minta Komite Penanganan Covid-19 Susun Rancangan Pengembangan dan Pemberian Vaksin

Berdasarkan salinan dokumen yang diterima Kompas.com, Jumat (13/11/2020), terdapat beberapa pasal yang diubah dan ditambahkan dalam Perpres 108/2020 sehingga merevisi struktur KPC PEN.

Pada Pasal 2 misalnya, Perpres 82/2020 mengatur bahwa KPC PEN terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Sementara, dalam Pasal 2 Perpres yang baru dikatakan, KPC PEN terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Tim Pelaksana, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Sekretariat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski demikian, pengisi jabatan-jabatan tersebut hampir tidak berubah. KPC PEN tetap diketuai Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan wakilnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, lalu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Namun, ada penambahan satu wakil ketua yang merangkap sebagai ketua tim pelaksana. Jabatan ini diisi Menteri BUMN Erick Thohir.

Selanjutnya, dalam perpres yang baru, di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4A. Pasal itu menyebutkan bahwa tim pelaksana KPC PEN terdiri atas Ketua yakni Menteri BUMN, serta Wakil Ketua yaitu Kepala Staf TNI AD bersama dengan Wakil Kapolri.

Kemudian, perubahan juga terjadi pada struktur Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Semula, dalam Pasal 7 perpres yang lama dikatakan, Satgas Penanganan Covid-19 diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam perpres hasil revisi, pengisi jabatan ketua tak berubah. Namun, ditambahkan tiga Wakil Ketua Satgas, yakni Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, serta Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Baca juga: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Sebut Kinerja Perbankan Tidak Seburuk Prediksi

Perubahan juga dilakukan pada struktur Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Pasal 9 Perpres yang lama menyebutkan bahwa satgas tersebut diketuai oleh Wakil Menteri BUMN I.

Sementara, pada prepres yang baru diatur, Ketua Satgas PEN yakni Wakil Menteri BUMN didampingi oleh dua Wakil Ketua. Duduk sebagai Wakil Ketua I Satgas PEN yaitu Wakil Menteri Keuangan, sedangkan Wakil Ketua II diisi oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Selain itu, Perpres 108/2020 juga menghapus Pasal 16 yang ada pada Perpres 82/2020. Pasal itu berbunyi, "Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Ketua Komite Kebijakan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan".



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Pangkoarmada I Pastikan 4 KRI Beroperasi Menjaga Laut Natuna Utara

Nasional
UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

UPDATE: 388.292 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 6,35 Persen

Nasional
UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 234.397 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 September: 68.942 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nadiem Minta Mahasiswa yang Ikut Program Terkait Kampus Merdeka Diberi 20 SKS

Nasional
UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

UPDATE 17 September: Sebaran 3.835 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jatim

Nasional
UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

UPDATE: Bertambah 219, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 140.138 Jiwa

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Jokowi ke Kepala Daerah: Jangan Tergesa-gesa Sampaikan Penurunan Covid-19 ke Masyarakat

Nasional
Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Jokowi: Jika Kasus Covid-19 Tidak Bisa Turun, Perekonomian Tidak Bisa Naik

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

UPDATE: Bertambah 7.912, Kasus Sembuh dari Covid-19 Jadi 3.976.064

Nasional
Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Muhadjir Akui Penanganan Korupsi di Indonesia Belum Optimal

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

UPDATE: Bertambah 3.835 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Kini 4.185.144

Nasional
Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Prabowo ke Inggris, Indonesia Kantongi Lisensi Produksi Kapal Perang Canggih Fregat Arrowhead 140

Nasional
Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Ini 11 Nama Calon Hakim Agung yang Diajukan KY ke DPR

Nasional
Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Mulai Beroperasi Sore Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.