Struktur Komite Penanganan Covid-19 Dirombak, Ada Menteri BUMN hingga Ketua KADIN

Kompas.com - 13/11/2020, 20:48 WIB
Presiden Joko Widodo dalam sambutan di gelaran Inovation Indonesia Expo 2020 pada Selasa, 10 November 2020. DOK. MUCHLIS JR/BIRO PRES SEKRETARIAT PRESIDENPresiden Joko Widodo dalam sambutan di gelaran Inovation Indonesia Expo 2020 pada Selasa, 10 November 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo merombak struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN). Struktur yang baru dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020.

Aturan ini merevisi Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sebelumnya terbit pada Juli 2020.

Adapun, Perpres hasil revisi diteken Jokowi pada Selasa, 10 November 2020.

Baca juga: DPR Minta Komite Penanganan Covid-19 Susun Rancangan Pengembangan dan Pemberian Vaksin

Berdasarkan salinan dokumen yang diterima Kompas.com, Jumat (13/11/2020), terdapat beberapa pasal yang diubah dan ditambahkan dalam Perpres 108/2020 sehingga merevisi struktur KPC PEN.

Pada Pasal 2 misalnya, Perpres 82/2020 mengatur bahwa KPC PEN terdiri dari Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Sementara, dalam Pasal 2 Perpres yang baru dikatakan, KPC PEN terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Tim Pelaksana, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional, serta Sekretariat.

Meski demikian, pengisi jabatan-jabatan tersebut hampir tidak berubah. KPC PEN tetap diketuai Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan wakilnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, lalu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Namun, ada penambahan satu wakil ketua yang merangkap sebagai ketua tim pelaksana. Jabatan ini diisi Menteri BUMN Erick Thohir.

Selanjutnya, dalam perpres yang baru, di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4A. Pasal itu menyebutkan bahwa tim pelaksana KPC PEN terdiri atas Ketua yakni Menteri BUMN, serta Wakil Ketua yaitu Kepala Staf TNI AD bersama dengan Wakil Kapolri.

Kemudian, perubahan juga terjadi pada struktur Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Semula, dalam Pasal 7 perpres yang lama dikatakan, Satgas Penanganan Covid-19 diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dalam perpres hasil revisi, pengisi jabatan ketua tak berubah. Namun, ditambahkan tiga Wakil Ketua Satgas, yakni Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, serta Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.

Baca juga: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Sebut Kinerja Perbankan Tidak Seburuk Prediksi

Perubahan juga dilakukan pada struktur Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Pasal 9 Perpres yang lama menyebutkan bahwa satgas tersebut diketuai oleh Wakil Menteri BUMN I.

Sementara, pada prepres yang baru diatur, Ketua Satgas PEN yakni Wakil Menteri BUMN didampingi oleh dua Wakil Ketua. Duduk sebagai Wakil Ketua I Satgas PEN yaitu Wakil Menteri Keuangan, sedangkan Wakil Ketua II diisi oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN).

Selain itu, Perpres 108/2020 juga menghapus Pasal 16 yang ada pada Perpres 82/2020. Pasal itu berbunyi, "Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden dan Ketua Komite Kebijakan secara berkala setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan".



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X