BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan BPJS Kesehatan

Di Tengah Pandemi, Pelaksanaan Program PRB dan Prolanis Tetap Optimal

Kompas.com - 13/11/2020, 18:04 WIB
Ilustrasi BPJS Kompas.com/Retia Kartika DewiIlustrasi BPJS
|

KOMPAS.com – Selama masa pandemi Covid-19, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah melakukan berbagai penyesuaian terhadap bentuk layanan yang diberikan.

Adapun tujuannya untuk meminimalisasi kontak langsung agar dapat menghindari risiko penyebaran virus SARS-CoV-2 di lingkungan kantor BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan apotek.

Meskipun demikian, BPJS Kesehatan tetap mengutamakan efektivitas implementasi program-programnya di era adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Terkait hal tersebut, ada dua program yang menjadi fokus utama BPJS Kesehatan, yakni Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) dan Program Rujuk Balik (PRB).

Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Tetap Maksimal

Sebagai informasi, Prolanis dan PRB merupakan layanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Beberapa penyakit kronis yang dimaksud di antaranya diabetes melitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), epilepsi, stroke, skizofrenia, dan systemic lupus erythematosus (SLE).

Selain itu, layanan ini juga diberikan kepada pasien yang masih memerlukan pengobatan jangka panjang untuk mencapai kualitas hidup optimal dengan pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

Kedua program tersebut dilaksanakan di FKTP atas rekomendasi dan rujukan dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawat.

Layanan PRB

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Manokwari Rr Nurus Dyah Mustikomurti mengatakan, peserta PRB nantinya dapat diberikan dua resep sekaligus dengan peresepan tiap bulan maksimal 30 hari selama masa pandemi.

“Pada era new normal, pelaksanaan pemantauan peserta PRB tetap wajib dilakukan setiap bulan oleh FKTP dan apotek PRB,” jelas Nurus dalam rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (6/11/2020).

Pemberian obat PRB, lanjutnya, dapat dikirim melalui home pharmacy care dan delivery dengan memerhatikan eligibilitas peserta dan administrasi penagihan.

Baca juga: Registrasi Ulang BPJS Kesehatan via WhatsApp, Ini Daftar Nomor Pandawa Se-Indonesia

Selain itu, pihak FKTP juga harus memastikan kondisi obat layak sesuai standar penyimpanan, dari proses delivery sampai dengan obat diterima oleh peserta.

Selain dapat dikirim, pada bulan kedua, peserta juga bisa mengambil obat secara langsung ke apotek PRB tanpa harus melakukan kontak langsung dengan dokter FKTP. Cara ini dapat dilakukan apabila pasien tidak mengalami keluhan apa pun.

“Obat PRB dapat diberikan kebijakan iterasi resep dua kali. Artinya, dokter FKTP dapat meresepkan obat PRB untuk bulan berjalan dan bulan selanjutnya dengan tetap memperhatikan eligibilitas peserta dan administrasi penagihan,” ucap Nurus.

Ilustrasi rumah sakitSHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah sakit

Layanan Pronalis

Selain PRB, ada pula Prolanis yang menjadi salah satu program unggulan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Lewat program ini, BPJS Kesehatan melakukan pendekatan proaktif dan terintegrasi kepada masyarakat, khususnya para lansia serta pasien penyakit kronis.

Sebagai informasi, peserta Prolanis akan mendapatkan hak pemeriksaan laboratorium, khusus untuk Prolanis Diabetes Mellitus, dan pengecekan tekanan darah, khusus untuk Prolanis Hipertensi, sebanyak dua kali per enam bulan dalam setahun.

Selain itu, terdapat pula pemeriksaan per enam bulan meliputi pengecekan darah lengkap dan pemeriksaan kimia darah yang meliputi profil ginjal, lipid, lever, serta hemoglobin A1C (HBA1C).

Pemeriksaan laboratorium rutin tersebut dinilai berguna bagi pasien karena dokter akan mengetahui status perjalanan penyakitnya.

Baca juga: Mobile JKN, Jawaban Kemudahan Layanan Kesehatan di Masa Pandemi

Selama pandemi mewabah, program ini memiliki manfaat yang begitu besar bagi peserta Prolanis. Pasalnya, peserta Prolanis termasuk kategori pasien komorbid yang rentan terhadap Covid-19.

Dengan pengecekan rutin tersebut, dokter dapat mengetahui dan memantau status kesehatan peserta Prolanis secara rutin.

Untuk memaksimalkan layanan Prolanis selama pandemi, BPJS Kesehatan melakukan beberapa penyesuaian. Pasien akan diberitahu notifikasi satu bulan sebelum melakukan pemeriksaan.

Selama masa pemeriksaan, protokol physical distancing dilaksanakan dengan disiplin.
Selain pemeriksaan langsung, BPJS Kesehatan juga menyediakan pemeriksaan secara daring dengan tetap melihat kesediaan peserta lansia dan kekuatan jaringan di masing-masing wilayah.

Dengan berbagai penyesuaian pelaksanaan program dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pasien akan merasa lebih tenang serta nyaman dalam berkonsultasi. Selain itu, petugas medis yang melayani pasien juga akan merasa aman.


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Nasional
Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Nasional
Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
komentar di artikel lainnya