Kemendagri Diminta Jelaskan ke Publik Pertimbangan Tunda Pilkades 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus menjelaskan kepada publik pertimbangan mereka dalam menunda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2020.

Apabila tidak dijelaskan, kebijakan ini akan menimbulkan persepsi tidak konsisten di masyarakat. Terlebih, pemerintah tetap menggelar Pilkada 2020 di sejumlah wilayah. 

"Sebab bila tidak terpahamkan dengan baik, publik bisa membaca itu sebagai sikap tidak konsisten Kemendagri," kata Titi kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Sebelum Pelaksanaan Pilkades, Calon Kades Perhatikan Beberapa Hal Dari Mendes PDTT Ini

Titi mengatakan, pertimbangan itu harus dijelaskan bahwa penundaan pilkades karena tidak ada instrumen pengaturan ataupun personel penyelenggaraan yang lebih mengikat terkait protokol kesehatan Covid-19 seperti dalam pilkada.

Ia juga menilai, pelaksanaan Pilkades 2020 harus dikaji lebih mendalam, terutama terkait kesiapan regulasi untuk bisa dilaksanakan di masa pandemi Covid-19.

"Sehingga perlu penyesuaian-penyesuaian aturan dalam pemilihan kepala desa yang akan datang, sehingga apabila berlangsung di tengah pandemi maka protokol kesehatan harus diberlakukan dengan penuh disiplin oleh pihak-pihak yang terlibat," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pelaksanaan pilkades yang seharusnya dilakukan pada tahun 2020 ditunda.

Hal itu dikatakan Tito dalam acara Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah terkait Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/11/2020).

"Kita tunda setelah pilkada agar karena kita melihat pilkades ini belum dilengkapi dengan aturan yang bisa mengikat untuk pelaksanaan protokol Covid-19 seperti halnya pada Pilkada," kata Tito dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (12/11/2020) malam.

Tito mengaku tidak ingin pilkades yang belum dilengkapi aturan lengkap terkait protokol kesehatan akan memasifkan penyebaran Covid-19.

Baca juga: TNI Siap Bantu Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2020

Oleh karena itu, ia mengatakan, Kemendagri akan melakukan revisi beberapa peraturan agar pilkades bisa berjalan sesuai protokol kesehatan.

"Setelah pilkada selesai maka baru kita bisa melaksanakan pilkades yang waktunya ditentukan oleh kepala daerah tingkat II masing-masing baik bupati maupun wali kota," ujar dia.

Adapun pilkades diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015.

Selain itu, ada Peraturan Mendagri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pada tahun 2020 dari 27 provinsi, terdapat 19 kabupaten yang melakukan pilkades dengan jumlah 1.464 desa.