Komisi IV Sindir Pemda dan Pejabat KLHK Tak Berani Tindak Perusahaan Langgar Izin

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV Sudin menyindir pemerintah daerah (pemda) dan pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tidak berani menindak perusahaan yang tidak memiliki izin pelepasan kawasan kehutanan.

Sudin mencontohkan, ketika ia melaksanakan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, terdapat perusahaan yang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari KLHK.

Namun, pemda dan penegak hukum KLHK di daerah tersebut tidak berani menindak perusahaan tersebut.

Baca juga: Komisi IV: Pembangunan Sarpras di TN Komodo Tanpa Amdal Mencurigakan

"Pemda serta Gakkum tidak berani bertindak. Bahkan saya bilang pada Gakkum pada saat itu, kenapa enggak disegel? Segel dong!" kata Sudin dalam rapat Komisi IV secara virtual, Kamis (12/11/2020).

"Jangan cuma rakyat kecil yang sedikit kamu segel. 'Iya, Pak Ketua, kami harus bahas, Nah, ini!" ujar dia.

Sudin mengaku merasa kecewa terhadap sikap pejabat daerah dan KLHK tersebut.

Sudin mengatakan, dalam rapat dengan KLHK, Komisi IV selalu meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan

"Rakyat tidak boleh dirugikan, termasuk pengusaha juga yang berusaha dan membayar pajak juga tidak boleh dirugikan, tapi juga tidak boleh mereka sewenang-weanang," ujar dia.

Baca juga: KLHK: Pertama di Indonesia, Terdakwa Perusak Hutan Divonis dengan Pasal Berlapis

Selain itu, Sudin mengaku merasa jengkel terhadap perusahaan-perusahaan yang diundang dalam rapat dengan Komisi IV DPR.

Sebab, menurut Sudin, sebagian besar perusahaan yang hadiri dalam rapat, hanya diwakili oleh staf anggota, bukan pemilik perusahaan.

"Yang datang cuma ketua asosiasi yang cuma pesuruh pengusaha itu. Jadi nanti kalau kita undang pengusaha perkebunan kelapa sawit, kalau yang datang cuma pesuruhnya, kita usir saja anggota yang lainnya," ucapnya.

Baca juga: KLHK: Perusahaan Pembakar Lahan di Jambi Harus Bayar Rp 590 Miliar

Berdasarkan hal tersebut, Sudin berharap, kehadiran akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat memberikan masuk agar kebijakan pelepasan kawasan hutan dapat berjalan dengan baik

"Saya mohon bantuan bapak-bapak semua memberikan masukan kepada kami. Karena rakyat selalu mengadunya kepada kami," kata dia.