Kompas.com - 12/11/2020, 13:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati nonaktif Kutai Timur  Ismunandar segera menjalani persidangan sebagai terdakwa kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara Ismunandar dan empat terdakwa lainnya ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Samarinda, Kamis (12/11/2020).

"Dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Kutim Tahun Anggara 2019 dan 2020 atas nama ISM (Ismunandar) dan kawan-kawan, hari ini JPU KPK melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke PN Tipikor Samarinda," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis.

Baca juga: KPK Rampungkan Penyidikan Kasus Suap Bupati Nonaktif Kutai Timur Ismunandar

Selain Ismunandar, empat terdakwa lainnya adalah istri Ismunandar yang juga Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria, Kepala Dinas PU Kutai Timur Aswandini, Kepala Bapenda Kutai Timur Musyaffa, dan Kepala BPKAD Kutai Timur Suriansyah.

Dengan pelimpahan ini, penahanan para terdakwa beralih menjadi kewenangan majelis hakim PN Tipikor Samarinda.

Namun, untuk sementara, para terdakwa masih ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK di Jakarta.

"Selanjutnya JPU menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan jadwal persidangan perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan," ujar Ali.

Baca juga: KPK Limpahkan Berkas Perkara 2 Penyuap Bupati Kutai Timur ke Pengadilan

Kelima terdakwa akan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Selain lima nama di atas, KPK juga menetapkan dua orang rekanan proyek sebagai tersangka, yakni Aditya Maharani dan Deky Aryanto yang kini tengah menjalani proses persidangan.

Ketujuh tersangka ditangkap KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan, Kamis (2/7/2020).

Baca juga: Kasus Suap Bupati, KPK Panggil Anggota DPRD Kutai Timur

Saat menangkap para tersangka, KPK menemukan barang bukti uang Rp 170 juta, sejumlah buku tabungan dengan saldo total Rp 4,8 miliar dan sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar.

 

 

Dalam konstruksi perkara, Ismunandar diduga menerima Rp 2,1 miliar dan Rp 550 juta dari Aditya dan Deky melalui Suriansyah dan Musyaffa.

Selain itu, Ismunandar, Suriansyah, Musyaffa, dan Aswandini juga diduga menerima THR masing-masing senilai Rp 100 juta dan transfer senilai Rp 125 juta untuk kepentingan kampanye Ismunandar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Cak Imin-Prabowo Daftar Bareng ke KPU, PKB: Soft Launching, Kita Sepakat Koalisi

Nasional
Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Geledah Plaza Summarecon Jatim, KPK Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Relawan Jokowi Sebut Musra Tak Perlu Dianggap Momok oleh Parpol

Nasional
Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Pengacara Sebut Bharada E Mengaku Diperintah Bunuh Brigadir J, Polri: Tunggu Timsus Kerja Tuntas Dulu

Nasional
Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Komnas HAM Akan Kembali Meminta Keterangan Bharada E

Nasional
5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

5 Fakta Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Luhut Ingin Revisi UU TNI agar Perwira Aktif Jabat di Kementerian, YLBHI: Gejala Rezim Orba Kembali

Nasional
Daftar Pemilu 2024, Partai Republiku Indonesia Akan 'All Out'

Daftar Pemilu 2024, Partai Republiku Indonesia Akan "All Out"

Nasional
Pengakuan Terbaru Bharada E: Tak Ada Baku Tembak hingga Diperintah Atasan Menembak Brigadir J

Pengakuan Terbaru Bharada E: Tak Ada Baku Tembak hingga Diperintah Atasan Menembak Brigadir J

Nasional
Sore Ini, Prabowo-Cak Imin Akan 'Longmarch' Daftarkan Gerindra-PKB ke KPU

Sore Ini, Prabowo-Cak Imin Akan "Longmarch" Daftarkan Gerindra-PKB ke KPU

Nasional
LBH Jakarta Siapkan Gugatan untuk Menkominfo Imbas Pemblokiran PSE

LBH Jakarta Siapkan Gugatan untuk Menkominfo Imbas Pemblokiran PSE

Nasional
Pengacara Ungkap Pengakuan Bharada E: Tak Ada Baku Tembak dengan Brigadir J

Pengacara Ungkap Pengakuan Bharada E: Tak Ada Baku Tembak dengan Brigadir J

Nasional
Usut Aliran Dana Bupati Ricky Ham Pagawak, KPK Periksa Karyawan BUMD dan Pendeta

Usut Aliran Dana Bupati Ricky Ham Pagawak, KPK Periksa Karyawan BUMD dan Pendeta

Nasional
Epidemiolog Sebut Akhir Pandemi Masih Lama, Puncak Kasus Ba.2.75 Diproyeksi September

Epidemiolog Sebut Akhir Pandemi Masih Lama, Puncak Kasus Ba.2.75 Diproyeksi September

Nasional
Kominfo Blokir PSE, LBH Jakarta Sebut Kerugian Korban Capai Rp 1,5 Miliar

Kominfo Blokir PSE, LBH Jakarta Sebut Kerugian Korban Capai Rp 1,5 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.