Menurut KPU, 2 Hal Ini Jadi Tantangan Dalam Pelaksanaan Pilkada 2020

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengungkap dua tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Tantangan pertama, kata dia adalah, penyelenggaraan pilkada dengan langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil.

"Untuk mewujudkan tantangan ini tidak mudah karena tidak bisa penyelenggara sendirian mewujudkan ini," kata Hasyim dalam webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas, Selasa (10/11/2020).

"Tetapi juga kolaborasi, bekerja sama melibatkan berbagai macam, termasuk para peserta pilkada," lanjut dia.

Baca juga: Kemendagri Dorong Aturan Disiplin Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Sementara tantangan kedua, lanjut Hasyim, adalah Pilkada 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19.

Menurut dia, dalam pelaksanaan pilkada tahun ini masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

"Oleh karena itu tantangan kita bersama penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat ini semua adalah bagaimana kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk menyelenggarakan pilkada dalam situasi covid," ujarnya.

Hasyim mengatakan pihaknya sudah menyiapkan berbagai hal untuk bisa menyelenggarakan pilkada di masa pandemi.

Mulai dari persiapan pengukur suhu tubuh, penyediaan alat pelindung diri (APD) hingga pengaturan kedatangan para pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS).

Baca juga: Masyarakat Diminta Segera Lapor Bawaslu jika Temukan Dugaan Pelanggaran Aturan Pilkada

"Ini beberapa hal yang kemudian dipersiapkan oleh KPU menggunakan peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pilkada dalam situasi pandemi covid," ucap dia.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.