Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Harap Pandemi Covid-19 Tak Pengaruhi Partisipasi Pemilih Saat Pilkada

Kompas.com - 09/11/2020, 14:12 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori berharap, partisipasi pemilih di Pilkada 2020 tetap menunjukkan angka positif, sekali pun saat ini dalam situasi pandemi Covid-19.

"Harapan kami partisipasi Pilkada di tahun 2020 harapannya semakin tahun semakin naik. Mudah-mudahan dengan adanya Covid tidak ada pengaruhnya mudah-mudahan," kata Hudori dalam sebuah diskusi daring, Senin (9/11/2020).

Hudori mengungkap, tingkat partisipasi pemilih memang kerap berubah-ubah pada setiap gelaran Pilkada. Saat Pilkada 2015, tingkat partisipasi pemilih mencapai 70 persen.

Pada Pilkada 2017, tingkat partisipasi pemilih naik menjadi 74,5 persen. Angka tersebut menurun menjadi 73,24 persen pada Pilkada 2018.

Baca juga: Ini Strategi yang Dilakukan KPU Jelang Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Di pilkada tahun ini, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Untuk mencapai target tersebut, kata Hudori, dibutuhkan sosialisasi yang masif.

"Harapan kami mudah-mudahan nanti bisa tercapai targetnya 77,5 persen. Tergantung makanya nanti sosialisasi yang penting terkait dengan Pilkada yang akan kita selenggarakan," kata dia.

Hudori menyebut, Pilkada 2020 justru seharusnya menjadi momentum untuk adu gagasan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Diharapkan, gelaran ini dapat menjadi pemantik kebangkitan ekonomi.

"Harapannya di satu sisi kita bagaimana menggenjot dari sisi kesehatan, dari sisi yang lain bagaimana ini ekonomi kemudian bangkit," ujar Hudori.

Kendati demikian, Hudori mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat pilkada disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Diharapkan, pilkada di tengah pandemi tak menyebabkan munculnya klaster baru Covid-19.

Baca juga: Ini 15 Hal Baru di TPS Saat Pelaksanaan Pilkada 2020

"Kita harus buktikan mudah-mudahan tanggal 9 (Desember) itu tidak ada klaster baru di Pilkada dan mudah-mudahan kalau kita jamin terus seperti ini saya kira dan harapan saya, saya optimis mudah-mudahan Pilkada ini berjalan aman dan lancar," kata dia.

Adapun Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com