Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani: Penanganan Pandemi Covid-19 Masih Jadi Atensi DPR

Kompas.com - 09/11/2020, 14:46 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 masih menjadi agenda prioritas DPR dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Puan menyebutkan, komisi-komisi di DPR akan terus memastikan berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam menangani Covid-19 berlajan efektif dan tepat sasaran.

"DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pada Masa Persidangan ke-II, masih akan memberikan atensi pada penanganan pandemi Covid-19 di berbagai bidang dan sektor," ujar Puan saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Sidang II Tahun 2020-2021 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Berharap Generasi Muda Jadi Pilar Kebangkitan Hadapi Pandemi

Selain itu, dia menyatakan DPR menaruh perhatian besar pada pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 yang akan digelar pada 9 Desember.

Puan mendorong agar pemerintah dan penyelenggara pemilu mempersiapkan pelaksanaan Pilkada 2020 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 tanpa mengurangi kualitas demokrasi.

"DPR mendorong pemerintah dan seluruh jajaran stakeholder untuk mempersiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan sebaik-baiknya, sehingga semakin meningkatkan kualitas berdemokrasi di Indonesia," tuturnya.

Isu lainnya yang jadi perhatian DPR yaitu UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang akan segera berakhir pada 2021.

Baca juga: Puan Maharani: Pancasila Tak Hanya Slogan, tapi Cara Berpikir dan Berperilaku

Puan mengatakan, DPR dan pemerintah perlu merumuskan kebijakan baru untuk memperkuat pembangunan di Papua dan Papua Barat.

"Pada tahun 2021, dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan berakhir. Oleh karena itu, DPR dan pemerintah secara bersama perlu menemukan kebijakan baru dalam memperkuat pembangunan di Papua dan Papua Barat," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Nasional
Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Nasional
2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

Nasional
Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Nasional
Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Nasional
Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Nasional
Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Nasional
Sirekap Pilpres Data 77,64 Persen: Anies 24,47 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,69 Persen.

Sirekap Pilpres Data 77,64 Persen: Anies 24,47 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,69 Persen.

Nasional
Langkah Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Kehormatan Bisa Mencoreng TNI

Langkah Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Kehormatan Bisa Mencoreng TNI

Nasional
Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 44,5 M

Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 44,5 M

Nasional
Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

Nasional
Diberhentikan dari Militer, Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dipertanyakan

Diberhentikan dari Militer, Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dipertanyakan

Nasional
Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dianggap Transaksi Kekuasaan Jokowi

Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dianggap Transaksi Kekuasaan Jokowi

Nasional
DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

Nasional
Senjakala Kepakaran dan Demokrasi Kita

Senjakala Kepakaran dan Demokrasi Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com