Ombudsman RI Minta Jokowi Tegur Staf Khusus Milenial Aminuddin Ma'ruf

Kompas.com - 09/11/2020, 12:42 WIB
Staf Khusus Milenial Aminuddin Maruf KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMStaf Khusus Milenial Aminuddin Maruf
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala meminta Presiden Joko Widodo menegur dan mengevaluasi Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf yang mengeluarkan surat perintah kepada Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN).

Menurut dia, Presiden Jokowi mesti melakukan evaluasi karena kejadian semacam itu bukan pertama kali dilakukan staf khusus presiden dan berpengaruh pada citra presiden.

"Presiden perlu melakukan evaluasi dan memberikan teguran kepada Saudara Aminuddin Ma’ruf selaku Staf Khusus, sehingga ke depan kejadian serupa tidak terulang kembali dan keberadaan staf khusus bisa memberikan peran yang konkret dan image positif bagi Presiden, bukan sebaliknya," kata Adrianus dalam siaran pers, Senin (9/11/2020).

Sebelum ini, Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra mengirim surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet kepada semua camat di Indonesia pada April 2020.

Baca juga: Beredar Surat Stafsus Milenial Jokowi Perintahkan Mahasiswa PTKIN Hadiri Pembahasan UU Cipta Kerja

Surat tersebut pun berisi informasi terkait kegiatan PT Amartha Mikro Fintek yang merupakan perusahaan yang dipimpin Andi Taufan.

Dalam surat bertanggal 1 April itu, Taufan meminta camat mendukung petugas lapangan Amartha yang akan turut memberikan edukasi kepada masyarakat di desa terkait Covid-19.

 

Setelah kasus ini, Taufan mengundurkan diri. 

Adrianus mengatakan, sebagai staf khusus, Aminuddin mestinya tidak dapat mengeluarkan surat yang berisi perintah.

Sebab, surat surat yang sifatnya berisi perintah itu lazimnya diterbitkan dalam koordinasi antara atasan dan bawahan.

"Sementara hubungan staf khusus dengan Dema PTKIN ini kan setara," ujar Adrianus.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X